Bawaslu Ajak Masyarakat Wujudkan Demokrasi Bersih, Tanpa Politik Uang

BERITAMAGELANG.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang menggelar agenda Penguatan Pengawasan Partisipatif demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan bebas politik uang di tingkat desa. Acara yang dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat Pemerintah Kabupaten, hingga elemen masyarakat lintas sektor ini berlangsung di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan ini sekaligus mempertegas komitmen Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang dalam membangun kesadaran kolektif warga untuk menolak segala bentuk kecurangan dan transaksi haram menjelang ajang pesta demokrasi.

Mewakili Bupati, Wakil Bupati Magelang, Sahid menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Bawaslu Kabupaten Magelang. Dalam sambutan resmi yang dibacakannya, Sahid menegaskan komitmen moral pemerintah daerah untuk mengawal Pemilu dan Pilkada agar berjalan jujur, adil, transparan, dan bermartabat.

"Kita harus jujur mengakui bahwa politik uang adalah ancaman nyata. Praktik ini bekerja seperti racun perlahan yang mengubah hak pilih menjadi komoditas transaksional. Pada ujungnya, politik uang melahirkan kepemimpinan yang koruptif karena pemimpin terpilih cenderung berfokus mengembalikan modal ketimbang melayani rakyat," ungkap Sahid.

Lebih lanjut, Sahid membeberkan empat tantangan utama maraknya praktik money politics di desa:

1. Kerentanan Ekonomi & Literasi Politik: Anggapan keliru bahwa "uang amplop" adalah rezeki instan tanpa menyadari dampak buruk jangka panjang.

2. Desa Sebagai Objek Suara: Desa kerap sekadar dijadikan target mobilisasi suara secara instan, bukan basis kedaulatan pemilih rasional.

3. Keterbatasan Personel Pengawas: Terbatasnya jajaran pengawas lapangan membutuhkan bantuan "mata dan telinga" dari warga.

4. Rendahnya Keberanian Melapor: Ketakutan warga akan tekanan sosial, potensi konflik horizontal, atau ketidaktahuan alur pelaporan.

Pemkab Magelang turut mengapresiasi Bawaslu yang telah menginisiasi pembentukan 41 Desa Anti Politik Uang serta tujuh Desa Pengawasan yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Magelang.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh mengungkapkan, benteng pertahanan demokrasi yang paling kokoh ada di tingkat desa dan perkampungan.

Ia menyoroti catatan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Magelang pada Pemilu 2024 yang mencapai 89,5 persen meningkat signifikan dari Pemilu 2019 yang tercatat sebesar 86,5 persen. Namun, Habib menekankan, tingginya angka partisipasi tersebut jangan sampai ternodai oleh praktik politik uang.

"Pohon demokrasi kita tanam, kita sirami, dan kita pupuk bersama-sama. Benteng terkuat demokrasi ada di desa dan kampung kita. Politik uang adalah sumber pengeroposan demokrasi yang pelan tapi pasti menggerogoti kita," ungkap Habib Shaleh.

Pembentukan puluhan Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan dirancang dengan pendekatan bottom up melalui diskusi, dialog, serta literasi masyarakat secara konsisten. Bawaslu mengajak seluruh lapisan warga mulai dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, hingga kelompok perempuan dan disabilitas untuk berani menjadi pelopor integritas.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang dipandu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Asfuri Muhsis. Sesi dialog interaktif ini menghadirkan narasumber utama dari unsur pimpinan daerah, yakni Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Ketua Pengadilan Negeri Magelang, Polresta Magelang, Kodim 0705/Magelang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Melalui sinergi lintas lembaga dan penguatan pengawasan berbasis masyarakat ini, diharapkan Pemilu dan Pilkada mendatang dapat berjalan aman, kondusif, serta melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas tinggi.