Jelang Pilkades Serentak, Wabup Ingatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

BERITAMAGELANG.ID - Menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang mengingatkan para kepala desa untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, para kepala desa juga diminta lebih peduli terhadap maraknya kenakalan remaja hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang di lingkungan desa.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Magelang, Sahid saat membuka kegiatan Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa di Ruang Cemerlang, Setda Kabupaten Magelang, Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini diikuti seluruh kepala desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Serentak.

Sahid mengatakan, kondisi pengelolaan keuangan pemerintah saat ini menuntut seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk pemerintah desa, bekerja lebih hati-hati dan terbuka.

"Pengelolaan keuangan negara saat ini benar-benar membutuhkan kehati-hatian. Kita harus terbuka dan mampu merangkul seluruh perangkat desa agar pemerintahan berjalan dengan baik," pesannya.

Ia mengingatkan, banyak kasus hukum yang menjerat penyelenggara pemerintahan justru berawal dari laporan orang-orang terdekat akibat buruknya komunikasi dan tata kelola.

Karena itu, Sahid meminta kepala desa membangun hubungan yang harmonis dengan perangkat desa sekaligus memastikan seluruh penggunaan anggaran dipublikasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti baliho atau papan informasi proyek.

"Mulai dari sumber anggaran, penggunaannya, hingga pelaksanaannya harus diketahui masyarakat. Transparansi menjadi kunci agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegasnya.

Selain persoalan tata kelola keuangan, Sahid juga menyoroti meningkatnya kenakalan remaja di Kabupaten Magelang. Menurutnya, fenomena tawuran yang dipamerkan melalui media sosial hingga penyalahgunaan obat-obatan berbahaya mulai merambah di desa-desa.

Ia sangat prihatin karena sejumlah kasus melibatkan pelajar SMP dan SMA yang membawa senjata tajam saat melakukan aksi tawuran.

"Kita semua harus peduli. Kalau ada yang menjual obat-obatan terlarang atau minuman keras di desa, jangan dibiarkan. Dampaknya sangat luar biasa terhadap anak-anak kita," ungkapnya.

Sahid bahkan mencontohkan kasus di salah satu desa yang selama ini dikenal kondusif, namun ternyata terdapat remaja yang aktif mengikuti kelompok tawuran dan menyimpan senjata tajam.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Sholeh mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama di tengah kondisi fiskal yang masih penuh tantangan.

Menurutnya, pembangunan desa harus berjalan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang sehingga setiap program dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

"Kami tidak datang untuk menggurui, tetapi berdiskusi bersama. Harapannya, pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel, transparan, dan mampu menjawab harapan masyarakat," ujarnya.

Sholeh juga mengingatkan kepala desa agar mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak-pihak yang selama ini berbeda pandangan terhadap pemerintah desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kondusivitas desa, terlebih menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak.