Kehadiran Guru PPPK Perkuat Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Kabupaten Magelang

BERITAMAGELANG.ID - Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menegaskan, profesi guru merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai ujung tombak negara dalam mencetak generasi penerus, guru dituntut memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sekaligus berhak memperoleh kesejahteraan atas pengabdian dan kinerja yang telah dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberikan arahan kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru SD dan SMP se-Kabupaten Magelang di Ruang Bina Karya, Kompleks Setda Kabupaten Magelang, Selasa (30/6/2026).

Grengseng mengatakan, tugas guru tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pengabdian, tetapi juga sebagai pelayanan kepada masyarakat yang memiliki standar dan ukuran keberhasilan. Melalui pelayanan pendidikan yang baik, para guru diharapkan mampu mempersiapkan generasi masa depan yang lebih unggul dibandingkan generasi sebelumnya.

"Spiritnya adalah melayani masyarakat untuk mempersiapkan generasi-generasi masa datang yang tentunya lebih baik daripada orang tuanya. Keberhasilan orang tua adalah ketika anaknya menjadi lebih baik daripada orang tuanya," ujarnya.

Menurutnya, guru merupakan tangan panjang negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam memfasilitasi anak-anak bangsa agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.

"Panjenengan adalah tangan panjang negara untuk memfasilitasi generasi-generasi bangsa ini agar mencapai capaian yang lebih baik daripada orang tuanya," katanya.

Bupati menjelaskan, dalam pelayanan publik terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, guru yang telah melaksanakan tugasnya secara profesional sudah sewajarnya memperoleh hak berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sudah sewajarnya panjenengan melaksanakan kewajiban pelayanan ini untuk mendapatkan haknya. Haknya adalah gaji dan tunjangan. Ini harus berjalan seiring. Ada hak dan ada kewajiban," tegasnya.

Ia menambahkan, kewajiban seorang guru memiliki parameter yang dapat diukur melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta didik. Ketika pelayanan tersebut mampu melampaui standar yang ditetapkan, maka penghargaan yang diterima di luar hak dasar merupakan bentuk apresiasi atas kinerja yang baik.

"Ini bukan sekadar pengabdian, tetapi pelayanan. Kalau kewajiban dilaksanakan, ada parameternya. Ketika panjenengan memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan lebih dari hak dasar, itu merupakan bonus," jelasnya.

Ia berharap, para guru PPPK terus meningkatkan kompetensi, disiplin, integritas, dan profesionalisme sehingga mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magelang.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Magelang, Sungedi mengatakan, kegiatan sosialisasi kepegawaian ini diikuti oleh para PPPK Guru jenjang SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Magelang.

"Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai kebijakan kepegawaian sekaligus memperkuat peran guru sebagai aparatur sipil negara yang profesional," katanya.

Menurut Sungedi, selain memperoleh informasi mengenai ketentuan kepegawaian, para peserta juga mendapatkan materi tentang sinergi PPPK Guru dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Magelang.

"Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh guru PPPK memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pembangunan daerah sehingga mampu mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing," ujarnya. 

Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat terbangun sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan para guru PPPK dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.