BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat opini WTP ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali kepada Bupati Magelang, Zaenal Arifin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Suharno di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Jumat (21/5/2021).
Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengakui tidak mudah meraih predikat WTP di masa pandemi seperti sekarang ini. Berbagai tantangan untuk menyajikan laporan keuangan terbaik secara transparan telah diupayakan oleh jajaran dan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
"Meskipun di tengah-tengah masa pandemi, kami Pemerintah Kabupaten Magelang tetap berupa menyajikan laporan terbaik dan transparan. Komitmen ini akan terus kita jaga dan pertahankan seterusnya," kata Zaenal.
Menurutnya capaian WTP ini bukan semata-mata hasil kerja keras satu orang saja, melainkan hasil kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui raihan ini, Zaenal berharap bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi para abdi negara di Kabupaten Magelang untuk semakin kerja keras dalam melayani masyarakat.
Untuk diketahui, sebelumnya Tim BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah selama 60 hari telah melakukan pemeriksaan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Pemkab Magelang sendiri juga telah meraih opini WTP dari BPK mulai tahun 2016 sampai 2020 secara berturut-turut.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali mengatakan, opini WTP ini bukan merupakan sebuah hadiah dari BPK, melainkan hasil kerja keras pemerintah daerah yang telah berkoordinasi baik dengan DPRD di tiap Kabupaten/Kota masing-masing. Opini WTP juga diraih oleh Kabupaten Brebes, Pati, Kudus, dan Kota Pekalongan.
Pada kesempatan yang sama, Ayub juga menyampaikan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan semester II Tahun 2020, presentase penyelesaian Kabuapten Magelang mencapai 85,71 persen. Menurutnya nilai tersebut sudah di atas rata-rata nasional sebesar 75,60 persen.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Suharno mewakili Ketua DPRD mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada auditor perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah yang telah menjalankan fungsinya melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk memperoleh kebenaran, akuntabilitas, serta kedalaman informasi mengenai pelaporan keuangan daerah.
"Harapan kami semoga pada tahun 2021 seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dapat memperoleh kembali opini WTP," tutup Suharno.
0 Komentar