BERITAMAGELANG.ID - Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pelaksanaan verifikasi data kemiskinan (VDK) oleh ASN Kabupaten Magelang. Menurut bupati, VDK akan mulai dilaksanakan pada Selasa (12/8) untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Sementara untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang akan dimulai Kamis (14/8).
Hal tersebut disampaikan Bupati Magelang Grengseng Pamuji saat memimpin rapat koordinasi pemantapan petugas pendataan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) Tahun 2025 yang diikuti seluruh kepala OPD serta camat, di Ruang Command Center Pusaka Gemilang, Jumat (8/8).
Bupati Grengseng mengatakan, verifikasi data kemiskinan yang melibatkan para ASN ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bahkan baru satu-satunya di Jawa Tengah.
"Karena kami sadar memang membutuhkan data-data yang faktual, dan kami ingin dilakukan secara birokrasi. Jenjangnya ada, prosesnya ada dan terkonsolidasi dengan baik," kata Grengseng.
Dalam hal ini, Grengseng menekankan, tugas tambahan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terjun langsung melakukan VDK, baik secara perorangan atau berkelompok di lokasi yang sudah ditentukan harus dilandasi dengan yang ikhlas tanpa keterpaksaan dan gotong-royong.
Lebih lanjut Grengseng menjelaskan, sekarang ini Pemerintah Kabupaten Magelang sangat membutuhkan data kemiskinan yang valid dan akurat untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah dalam mengambil keputusan yaitu dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
Salah satunya adalah program bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Melalui verifikasi data kemiskinan ini, Ia berharap agar setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah sesuai dengan kondisi secara riil atau dengan kata lain adalah tepat sasaran.
"Hari ini semua desa mengajukan RTLH, trus verifikasi dan validasinya bagaimana, maka pendataan verifikasi data kemiskinan ini sangat penting," ujar Grengseng.
Menurutnya, selama ini pengajuan RTLH masih berbasis dengan usulan dan belum berbasis dengan data dan verifikasi yang akurat. Melalui data kemiskinan ini maka pemerintah bisa tau berapa jumlah RTLH yang harus dibangun, sehingga itu menjadi tanggung jawab Pemda Magelang.
"Maka di masa jabatan saya dengan Pak Sahid dalam kurun waktu lima tahun ini kami bisa menyelesaikan berapa banyak RTLH, maka data inilah bisa menjadi tolak ukurnya," ujarnya.
Menariknya, tugas tambahan bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang ini dalam melakukan verifikasi data kemiskinan juga akan dilombakan dalam bentuk video pada saat melakukan verifikasi data kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk menyampaikan kepada jajarannya bahwa tugas ini tujuannya untuk mendapatkan data yang valid dan terpercaya, sehingga rencana program pembangunan bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.
Untuk diketahui bersama, dari data yang telah dirilis oleh BPS bahwa kemiskinan di Kabupaten Magelang di tahun 2023 mencapai 10,96 persen kemudian 2024 turun menjadi 10,83 persen artinya hanya turun 0,13 persen.
"Boleh dikatakan dari 700 orang yang turun menjadi tidak miskin hanya satu orang, maka ini harus divalidasi apakah betul atau tidak," tegas Adi.
Menurut Adi, ini semua dilakukan dalam rangka untuk mengkonsolidasikan program. Kemudian untuk memonitor perkembangan penduduk miskin yang ada, mengidentifikasi penyebab kemiskinan tersebut.
"Dari data ini, diharapkan bisa memberikan gambaran dan bisa mengindentifikasi program yang tepat itu seperti apa," jelas Adi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Soeharno menekankan agar pendataan ini bisa dilakukan secara maksimal oleh rekan-rekan birokrasi atau ASN. Ia berpesan agar tugas tambahan ini bisa dilandasi dengan nilai ibadah.
"Jadi untuk rekan ASN, anggaplah ini sebagai sebuah hiburan sekaligus ibadah, jangan terlalu terbebani. Kerjakan dengan riang gembira namun disertai dengan tanggung jawab," pesan Soeharno.
0 Komentar