BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang kembali menggelar Ruang Aspirasi Bupati, sebuah forum tatap muka yang mempertemukan pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menggali persoalan dan kebutuhan langsung dari warga. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Srumbung pada Jumat (14/11) itu dipimpin langsung oleh Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, bersama jajaran Forkopimda dan OPD terkait.
Program ini merupakan agenda berkelanjutan pemerintah daerah untuk hadir lebih dekat ke masyarakat, sekaligus memperkuat proses perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Wakil Bupati Magelang, Sahid, dalam pemaparannya menegaskan forum ini bukan sekadar seremonial, tetapi wadah strategis untuk memetakan persoalan aktual di tingkat desa.
"Melalui ruang aspirasi ini kami minta saran, masukan, dan kritik dari panjenengan semua sebagai bahan perencanaan pembangunan ke depan," kata Sahid.
Camat Srumbung, Budi Riyanto, memaparkan kondisi wilayahnya yang terdiri dari 17 desa, sebagian besar berada di kawasan rawan bencana Merapi sisi barat daya. Selain risiko tinggi terhadap erupsi, Srumbung juga menyimpan potensi ekonomi desa yang masih terus digarap.
Beberapa potensi unggulan yang dipaparkan antara lain:
1. Produksi salak manis berkualitas ekspor yang sejak 2018 rutin dikirim ke luar negeri.
2. Kelapa upat, komoditas lokal khas Srumbung dengan ukuran besar dan produktivitas tinggi.
3. Kambing perah, yang mulai dilirik menjadi usaha komoditas baru.
4. Wisata desa yang terus berkembang berkat kekayaan alam lereng Merapi.
5. Pertanian, perikanan, dan seni budaya yang menjadi identitas masyarakat Srumbung.
Ia berharap forum ini memperkuat hubungan emosional dan komunikasi antara masyarakat dengan kepala daerah.
"Semoga kegiatan ini mempererat tali silaturahmi dan menjadi dasar kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang," harapnya.
Sesi diskusi berjalan dinamis. Warga secara langsung menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Wahyu, perwakilan Relawan Peduli Merapi Srumbung yang sudah berdiri sejak 1990, mengeluhkan minimnya peralatan evakuasi.
"Kami butuh genset besar karena akses listrik sulit saat kondisi darurat. Selain itu kami kekurangan chainsaw untuk penanganan cepat di lapangan," ungkapnya.
Rudianto, anggota BPD Desa Krakitan, menyoroti kerusakan jalur evakuasi yang diperparah aktivitas kendaraan tambang.
"Kami mohon jalur evakuasi dan jalur tambang dipisahkan karena saat darurat kami kesulitan lewat jalan yang rusak," katanya.
Mudrik dari Desa Tegalrandu mengungkapkan dua persoalan besar di desanya yaitu Irigasi Pandanaran yang sudah cukup lama diusulkan melalui Musrenbang namun belum tersentuh perbaikan. Jalur evakuasi Merapi di seluruh wilayah Srumbung yang bukan kewenangan kabupaten masih rusak. Sebagai Bunda PAUD Kecamatan Srumbung, ia juga menyampaikan Guru PAUD yang kesulitan masuk Dapodik sejak 2022.
"BOP dari Pemkab yang tidak mencukupi untuk pembiayaan SPJ serta Guru PAUD belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan," ungkap Mudrik.
Menanggapi beragam keluhan, Bupati Grengseng Pamuji memberikan jawaban dan rencana tindak lanjut secara langsung.
Grengseng menegaskan perlunya kesepakatan jalur khusus untuk truk tambang agar tidak mengganggu jalur evakuasi dan permukiman.
"Desa dan dusun yang dilewati akan dibuatkan jalan alternatif yang tidak dilalui kendaraan galian C. Targetnya selesai awal 2026 dan kami akan koordinasi dengan DPUPR,"Â jelasnya.
Beberapa titik yang akan dilebarkan dan diperbaiki antara lain Sudimoro - Kamongan - Kemiren, sementara desa lainnya menunggu.
Terkait irigasi yang rusak sepanjang 680 meter, dengan 300 meter kondisi kritis, Pemkab memastikan sudah masuk perencanaan anggaran.
"Namun kami mohon masyarakat ikut menjaga, jangan membuang sampah ke saluran karena dapat merusak infrastruktur yang sudah dibangun," tegas Grengseng.
Selain itu, Bupati menyoroti kendala pendataan guru PAUD ke dalam Dapodik yang selama ini terjadi. Banyak lembaga yang belum lolos verifikasi karena aspek legalitas yayasan belum memenuhi standar Kementerian Hukum dan HAM.
"Untuk masuk Dapodik, yayasan harus jelas legalitasnya. Kami akan memfasilitasi proses verifikasi di Kemenkumham agar lembaga yang sudah memenuhi syarat dapat segera diakui secara sistem," jelasnya.
Selain itu, Terkait SPJ BOP harus mengikuti regulasi nasional, sehingga tidak bisa dipermudah secara lokal.
Sementara itu, mengenai kebutuhan jaminan sosial bagi guru PAUD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Slamet Ahmad Husein menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen memperluas cakupan perlindungan tenaga pendidik non-formal. Mulai 2026, Pemkab Magelang menargetkan guru PAUD penerima akan mulai diproses sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan melalui skema yang sedang disiapkan.
Program Ruang Aspirasi Bupati merupakan pendekatan yang kini diandalkan Pemkab Magelang sebagai mekanisme perencanaan. Tiap kecamatan memiliki persoalan berbeda, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga lingkungan hidup.
Melalui forum seperti ini, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tidak hanya dibuat dari balik meja, melainkan dari realitas yang dirasakan masyarakat.
0 Komentar