BERITAMAGELANG.ID - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 38, sejarah Kota Mungkid sebagai ibu kota Kabupaten Magelang diungkap dalam Seminar Daring "Menelusuri Sejarah Kota Mungkid" yang digelar Senin (21/3).
Talkshow ini menghadirkan beberapa narasumber, yakni sejarawan yang merupakan Konsultan Ahli di Laboratorium de Vorstenlanden FIB UNS, Harto Juwono, kemudian mantan Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang, Anang Kusbandianto serta keynote speaker Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi.
Kegiatan ini digelar oleh media Harian Jogja dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda Litbangda serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang.
Mengawali paparannya, Harto Juwono mengatakan hari lahir bisa berdasarkan mulai berfungsinya sesuatu atau peletakan batu pertama. Namun, yang penting adalah aspek political atau administration history yang menjadi titik tolaknya dan pendekatan historis tidak bisa tanpa data.
"Ada tiga ukuran, data, fisik dan fungsi. Indonesia sudah ada sejak sebelum 17 Agustus 1945, yaitu saat 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda sudah ada yang menyebut Indonesia. Jadi, hari lahir itu sudah sejak sebelum merdeka," paparnya.
Ia menegaskan arsip menjadi tumpuan rujukan sumber informasi, karena memiliki syarat-syarat yang bisa digunakan untuk kegiatan administrasi yakni aspek otentisitas, originalitas, integritas dan kredibilitas. Arsip memiliki kekuatan legal administration beda dengan legenda.
Selanjutnya, Bela Pinarsi mengatakan Pemerintah Kabupaten Magelang masih terus menggali sejarah dan arsip dari berbagai sumber bahkan yang ada di individu, keluarga, lembaga.
"Nanti dikumpulkan lagi. Maka sekarang perlu menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang punya informasi tentang sejarah Kabupaten Magelang agar kita tidak kehilangan sejarah," katanya.
Anang Kusbandianto mengatakan lahirnya Kota Mungkid tidak lepas dari tokoh drh. Soepardi, walaupun memimpin Magelang hanya 3,5 tahun. Drh. Soepardi dilantik sebagai Bupati Magelang pada 22 Maret 1979, di kantor kabupaten di Kota Magelang. Setelah bertugas melihat Kota Magelang, ia menilai terlalu padat karena ada kantor Pembantu Gubernur, Kantor Pemerintah Kota Magelang, Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang, Akademi Militer serta Resimen Induk Daerah Militer (Rindam).
Ia menggagas untuk memindahkan ibu kota kabupaten. Lalu dibentuklah tim survei, melibatkan Universitas Diponegoro. Ada empat wilayah yang disurvei yaitu Muntilan, Mungkid, Mertoyudan dan Secang. Hasilnya Kecamatan Mungkid yang paling layak. Hasil ini dimintakan persetujuan DPRD lalu disampaikan kepada Gubernur dan Dirjen Pemerintahan Otonomi Daerah.
"Setelah survei ulang kemudian lahir PP 21/1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Magelang dari Pemerintah Kotamadya Daerah Dati II Magelang ke Kota Mungkid wilayah Dati II Magelang," ungkapnya.
0 Komentar