Pemkab Magelang Dorong Peningkatan E-Purchasing Produk Dalam Negeri dan UMK-K

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri, UMK dan Koperasi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa dan keuangan.

Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Nanda Cahyadi Pribadi mewakili Sekretaris Daerah dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan E-Purchasing Melalui Katalog Elektronik Versi 6 dan Toko Daring LKPP di Pendopo Soepardi Komplek Setda Kabupaten Magelang, Selasa (6/5/2025).

Pelaksanaan E-Purchasing selain menggunakan E-Katalog, dapat juga menggunakan Toko Daring LKPP. Seiring kebutuhan akan pelaksanaan E-Purchasing, juga terjadi pergeseran proses bisnis. Sebelumnya, proses E-Purchasing dimulai dari pendaftaran, verifikasi penyedia, transaksi dan berakhir dengan serah terima barang, tetapi saat ini dilengkapi juga dengan tahapan pembayaran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem tersebut.

Menurut Nanda, dengan adanya sistem elektronik, menjadi lebih mudah dan seluruh aktivitas pengadaan barang dan jasa dapat terpantau, mulai dari nama barang hingga satuan harga, dan sebagainya. 

"Penerapan E-Purchasing merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah untuk untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan UMK-K, mendorong transformasi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa dan keuangan di lingkungan pemerintahan," tegas Nanda.

Sesuai Surat Edaran KPK Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Katalog menyatakan: Pemda memastikan sebanyak-banyaknya produk seperti makan minum konsumsi rapat, ATK, bahan material, jasa keamanan dan jasa kebersihan serta produk oleh pelaku usaha setempat lainnya tersedia di katalog dan tidak lagi dibelanjakan di luar skema e-purchasing (katalog dan toko daring).

Kabag Pengelolaan Sistem Informasi PBJ pada Biro APBJ Jateng, Mufti Agung Wibowo menjelaskan E-purchasing adalah pembelian secara elektronik melalui katalog elektronik dan toko daring (Blangkon Jateng).

"Harapannya, UMK dan Koperasi dapat go digital dengan bergabung di marketplace, pengadaan lebih inklusif, dan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri," ujar Mufti.

Mufti menambahkan, kelebihan program Blangkon Jateng sebagai berikut:

• Pemkab/Pemkot dapat memperoleh data potensi PAD;
• Efisiensi proses kerja dapat dilakukan negosiasi harga secara langsung;
• Pemkab/Pemkot memperoleh data reporting real time secara sistem;
• Pelacakan pembayaran untuk keperluan audit;
• Terintegrasi dengan bank daerah (Bank Jateng);
• Pembayaran virtual account (VA) sudah terfasilitasi;
• Bantuan permodalan melalui lapak digital Bank Jateng;
• Tersedia e-materai dalam transaksi di atas 5 juta rupiah;
• Perbandinagn harga antar penyedia lebih mudah.