BERITAMAGELANG.ID - Tidak banyak yang tahu Dusun Manggoran di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan, pada masa perang kemerdekaan Indonesia, pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Magelang, meski hanya selama empat bulan. Pemerintahan sipil Kabupaten Magelang di Manggoran sekitar masa transisi/peralihan berlangsung pada 1 Maret - Juni 1949.
Bangunan rumah yang masih tampak gagah, meskipun dibangun pada tahun 1947, adalah milik seorang pedagang Tembakau, H Ahmad Marjuki, yang mempunyai jaringan dagang Tembakau antar pulau. Rumah Beliau sempat menjadi kantor Pemerintah Kabupaten Magelang.
"Pak Bupati, kala itu bernama R Joedodibroto, tidur di kamar depan rumah ini. Dan untuk urusan pelayanan administrasi berada di bagian barat rumah, yang masih satu bangunan dengan gedung utama.
Ditambah ratusan pengungsi juga turut menginap di rumah ini, karena pusat Magelang diserang Belanda," ucap Ahmad Masduki Irawanto, cucu dari H Ahmad Marjuki, yang sekarang menempati rumah tersebut.
Perihal berpindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Magelang ke Dusun Manggoran, berawal dari agresi militer Belanda, dimana Magelang dikuasai Belanda 21 Desember 1948. Saat itu Belanda menyerang Yogyakarta dan daerah sekitarnya, termasuk Kabupaten Magelang.
Bupati Magelang kala itu, R Joedodibroto, menyelamatkan diri bersama pegawai pemerintahannya, dengan mengikuti saran dari Militer atau KDM. Saat sampai di Tempuran, justru Belanda sudah sampai di Salaman. Rombongan Bupati belok kanan ke Kalingangkrik, dan berpindah-pindah sampai Windusari. Pusat pemerintahan mengikuti kemana Bupati berada, pernah di Sawangan, Bojong Mungkid, dan Tamanagung Muntilan.
Hingga pada masa peralihan 1949, ada gencatan sejata. Mulailah dipilih lokasi yang tepat sebagai tempat sementara pemerintahan. Sebuah rumah di Dusun Manggoran Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan dipilih dengan beberapa pertimbangan tertentu.
"Lokasinya masuk ke dalam, sehingga Belanda akan kesulitan mencari, itu menjadi salah satu pertimbangan. Dan ada bangunan yang layak milik kakek buyut saya yang bisa dijadikan kantor pemerintahan sekaligus tempat tinggal Bupati Magelang," terang Masduki.
Menurut Masduki, pemerintahan Kabupaten Magelang yang dijalankan di Manggoran bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar berjalan selama tiga bulan, sebelum kembali ke tempat awal. Pegawai administrasi melakukan tugasnya, begitu pula dengan Bupati. Ditambah adanya dapur umum untuk warga yang turut mengungsi dari ancaman serangan Belanda.
"Pengungsinya juga banyak, dengan logistik beras dan lain-lain terus dimasak untuk kebutuhan warga yang mengungsi.
Sedangkan untuk mandi, memanfaatkan keberadaan Sungai Gending, yang melintasi Dusun Manggoran, airnya bersih mengalir sepanjang tahun," papar Masduki.
Masduki menambahkan, pemerintahan Kabupaten Magelang dipindah ke Dusun Manggoran, begitu pula dengan unsur militer yang dipindah ke Dusun Gedongan Kulon Desa Bondowoso.
"Karena pemerintahan harus disertai dengan unsur militer, atau Kodim dulu disebut KDM. Nah unsur militer menempati dusun sebelah, di Gedongan Kulon, karena ada kebocoran informasi dusun tersebut sempat diserang Belanda," jelas Masduki.
Adapun bangunan Loji Manggoran hingga saat ini tidak banyak perubahan, hanya bagian teras yang diganti tiang penyangganya. Bahkan lantai bangunan masih menggunakan ubin lama, ditambah perabot lama masih dipertahankan.
"Masih asli sekitar 90% karena usia bangunan ada beberapa yang diganti. Seperti tiang penyangga teras dulunya kayu jati sekarang sudah dibeton," tutur Masduki.
0 Komentar