Sejarah Pindahnya Ibukota Kabupaten Magelang ke Kota Mungkid

Pusat Pemerintahan Kabupaten Magelang sejak zaman bupati pertama sampai dengan tahun 1984 bertempat di sebelah utara alun-alun kota Magelang. Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948, Kota Magelang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Magelang. 

Pada 1950, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950, Kotapraja Magelang diberi hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Sehingga kota Magelang menjadi pusat dua pemerintahan, kabupaten dan kotapraja. Ditambah lagi, menjadi tempat kedudukan Residen Kedu dan Akademi Militer. 

Adanya empat instansi yang memiliki kewenangan masing-masing yang cukup besar ini, menyebabkan kota Magelang dirasa sumpeg. Dengan pertimbangan ini, Pemerintah Kabupaten Magelang berniat memindahkan ibukotanya, dari kota Magelang ke wilayahnya sendiri ke Kota Mungkid.

Pada usianya yang ke-40 pada 22 Maret 2024, perkembangan Kota Mungkid sebagai ibukota Kabupaten Magelang, belumlah apa-apa bila dibandingkan dengan usia kabupaten ini yang lebih dari 200 tahun. Sebagai ibukota kabupaten, Kota Mungkid terus dibangun dan berkembang. Gedung-gedung perkantoran terus bertambah selaras dengan kebutuhan dan perkembangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Sebuah masjid yang megah kini sedang dibangun, yakni Masjid Agung Jawa Tengah. Kota Mungkid sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Magelang lebih berfungsi sebagai kota tempat bekerja daripada sebagai kota tempat tinggal apalagi sebagai kota perdagangan. Karena sampai kini lebih banyak karyawan atau pun pejabat kabupaten yang tidak bertempat tinggal di kota ini.

Jejak pemerintahan Kabupaten Magelang tidak lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Magelang. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah ini merupakan Kademangan dari Kasunanan Surakarta. Dalem Kademangan berlokasi di sebelah utara alun-alun kota Magelang. Tempat ini merupakan Kebondalem, kebun milik Sri Susuhunan di Keraton Surakarta.

Pemerintah Penjajah Inggris mengangkat Mas Ngabehi Danoekromo sebagai bupati pertama Magelang dan kademangan ini dipilih sebagai Ibu Negari. Pengangkatan bupati ini sebagai konsekuensi perjanjian antara Pemerintah penjajah Inggris dengan Kasultanan Yogyakarta pada 1 Agustus 1812, yang menyerahkan wilayah Kedu kepada Pemerintah Penjajah Inggris. 

Mas Ngabehi Danoekromo menjadi bupati pertama di Kabupaten Magelang dengan gelar Raden Adipati Danoeningrat I. Ketika penguasa Penjajah Inggris tersingkir oleh Penjajah Belanda, pemerintah Penjajah Belanda melantik kembali Mas Angabehi Danoekromo sebagai Bupati Magelang dengan gelar Raden Toemenggoeng Danoeningrat, berdasarkan surat keputusan gubermen/pemerintah Penjajah Belanda pada 30 November 1813.

Menurut catatan buku sejarah famili Danoewilogo tentang berdirinya Negeri Magelang terbitan 1936 halaman 39, bupati ini tewas dalam peperangan melawan laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kalijengking, pada 28 September 1825. Jenazah bupati dimakamkan di pesarean Kauman desa Payaman, dekat Kota Magelang. Setelah meninggal dunia, pemerintah penjajah Belanda memberi gelar bupati pertama, Raden Adipati Danoeningrat I.

Raden Adipati Danoeningrat I inilah yang membangun rumah kabupaten dan Masjid Agung Magelang dan sebagai bupati yang mendirikan Negeri Magelang. Para bupati penggantinya adalah R.A.A. Danoeningrat II, R.T. Danoeningrat III, R.A. Danoekoesoemo, R.A.A. Danoesoegondo. Anak keturunan bupati ini memerintah Kabupaten Magelang sampai 1942. 

Sejak zaman Jepang sampai sekarang, para bupati sudah bukan anak keturunan Danoeningrat. Sampai tahun 2022, sudah ada 20 nama bupati yang menjabat di Kabupaten Magelang.

Sejak pendirian Negeri Magelang pada 1810, bupati yang memerintah adalah:

Pada masa sebelum kemerdekaan, Mas Angabehi Danoekromo (Raden Toemenggoeng Danoeningrat I) setelah meninggal diberi gelar Raden Adipati Danoeningrat I (1810-1825),

R. A. A. Danoeningrat II (1826-1862), 

R. T. Danoeningrat III (tahun 1862-1878), 

R. A. Danoekoesoemo (1878-1908), 

R.A.A. Danoesoegondo (tahun 1908-1935),

R.A.A. Sosrodiprodjo (1935-1945).

Pada masa sesudah kemerdekaan:

1945-1946: Said Prawirosastro, 

1946-1954: R. Joedodibroto,  

1954-1957: M.Ng. Arwoko, 

1957-1958: Muchamad sebagai Bupati, Soegeng Somodilogo sebagai Kepala Daerah. 

1958-1960: Soetejo sebagai Bupati dan Soegeng Somodilogo sebagai Kepala Daerah. 

1960-1967: Drs. Adnan Widodo sebagai Bupati Kepala Daerah. 

1967-1979: Drs. H. Achmad, Bupati Kepala Daerah. 

1979-1983: Drh. Soepardi (wafat 16 Agustus 1983 sebelum habis masa jabatan)

1983-1984: Drs. Al. Soelistiyo (Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu) ditetapkan sebagai Penjabat Bupati KDH Tingkat II Magelang sampai dengan terpilih dan dilantiknya Bupati Kepala Daerah yang difinitif).

1984-1994: H. Mohammad Solihin, 

1994-1999: H. Kardi, 

1999-2004: Drs. H. Hasyim Affandi, 

2004-2009: Bupati, Ir. H.Singgih Sanyoto, Wakil Bupati, Drs. Hartono. 

2009-2014, Bupati: Ir. H. Singgih Sanyoto, Wakil Bupati: Zaenal Arifin, SH. 

2014- 2019: Bupati: Zaenal Arifin S.IP, Wakil Bupati: Zaenal Arifin, SH. 

2019-2023: Bupati: Zaenal Arifin S.IP, Wakil Bupati: Edi Cahyana, SE., yang habis masa jabatannya pada 29 Januari 2024. 

Dan kini penjabat Bupati Magelang ialah Sepyo Achanto sampai terpilihnya bupati definitif pada Pemilihan Bupati Magelang pada Oktober mendatang.

Selama masa perang kemerdekaan, kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Magelang mengungsi ke luar kota dan berpindah-pindah. Tempat-tempat pengungsiannya seperti di Dusun Clebung Desa Soronalan Kecamatan Sawangan, Dusun Manggoran Kecamatan Mertoyudan, Desa Bojong Kecamatan Mungkid dan Dusun Jumbleng Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan.

Pada masa pemerintahan bupati Drh. Soepardi sejak 1982 Pemerintah Kabupaten Magelang memilih calon lokasi ibukota di wilayah kecamatan: Secang, Mertoyudan, Muntilan dan Mungkid. Akhirnya, wilayah Kecamatan Mungkid dipilih sebagai ibukota kabupaten. 

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 yang ditetapkan, diundangkan dan berlaku pada 4 Agustus 1982, tempat ini disetujui Pemerintah Pusat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan nama resmi Kota Mungkid. Wilayah Kota Mungkid ibukota kabupaten, adalah Kelurahan Sawitan dan Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid dan Desa Deyangan di wilayah Kecamatan Mertoyudan.

Pembangunan kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Magelang dimulai pada 1983. Bupati Magelang drh. Soepardi wafat pada 16 Agustus 1983 karena sakit. Pengendalian pemerintahan Kabupaten Magelang kemudian dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Bupati Drs. Al. Soelistiyo, Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu. 

Perpindahan kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Magelang dari Kota Magelang ke Kota Mungkid pada Kamis Pon, 22 Maret 1984. Perpindahan ini ditandai dengan peresmian Kota Mungkid sebagai ibukota Kabupaten Magelang oleh Gubernur Jawa Tengah, H.M. Ismail. Surya sengkala kepindahan ibukota kabupaten ini, Tumataning praja trus manunggal.