BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi pengurangan risiko bencana
menghadapi musim penghujan tahun 2025 di Pendopo BPBD Kabupaten Magelang, Kamis
(6/11).
Pranata Meteorologi dan Geofisika (PMG) Madya BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Tris Adi Sukoco, membeberkan hasil analisis terbaru mengenai pola musim hujan di Jawa Tengah. Menurutnya, Kabupaten Magelang akan mengalami awal musim hujan pada Oktober 2025, dengan mayoritas awal musim hujan Jawa Tengah diprediksi terjadi pada Oktober 2025.
"BMKG memperkirakan sifat hujan pada musim ini berkisar dari normal hingga di atas normal, dengan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari-Februari 2026," ujar Tris.
Tris menekankan periode peralihan musim dan puncak musim hujan memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologis, terutama di daerah rawan banjir dan lokasi yang rentan longsor. Ia mengimbau agar perencanaan penanganan difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut, termasuk peningkatan pemantauan dan sistem peringatan dini.
"Periode November 2025 hingga Januari 2026 akan menjadi fase krusial. Diperlukan peningkatan kewaspadaan di titik-titik rawan serta optimalisasi sistem peringatan dini," tegasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Edi Wasono, memaparkan data kejadian bencana tahun 2025 yang diolah dari dashboard kebencanaan BPBD Kabupaten Magelang di website sikk.magelangkab.go.id. Hingga awal November, tercatat 283 kejadian bencana di Kabupaten Magelang selama tahun berjalan.
"Tanah longsor masih menjadi bencana paling dominan dengan 153 kejadian, disusul cuaca ekstrem sebanyak 58 kejadian. Dari seluruh kejadian tersebut, tercatat 408 rumah rusak ringan, 46 rusak sedang, dan 9 rusak berat. Korban jiwa terdiri dari 38 luka-luka dan 6 meninggal dunia," rincinya.
Edi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, baik antara pemerintah daerah, aparat desa, maupun komunitas relawan dalam menyikapi tren bencana di Kabupaten Magelang. Ia mengaitkannya dengan pembangunan di Kabupaten Magelang di bawah kepemimpinan bupati yang mengusung visi "Magelang Anyar Gress" (Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera).
"Kita tidak bisa menghindari bencana, tetapi kita bisa memperkecil risikonya. Dengan kesiapsiagaan, kolaborasi, dan kepedulian, kita bisa mewujudkan Kabupaten Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera," ujarnya.
Suroso Singgih, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang, dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen legislatif dalam memperkuat kebijakan kebencanaan. Ia menyebut, DPRD memiliki tiga fungsi penting yang harus dijalankan secara sinergis: legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
"DPRD bertugas merumuskan dan mengesahkan kebijakan pro-penanggulangan bencana, mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran, serta memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Kami mendorong pembentukan lembaga kebencanaan hingga tingkat desa agar ketangguhan bisa dibangun dari bawah," ujarnya.
Menurutnya, pengawasan sangat penting agar program mitigasi bencana tidak berhenti di tataran seremonial.
"Kami akan terus mengawal agar setiap program benar-benar berjalan sesuai koridor peraturan dan membawa dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang,
Abdul Azis, menambahkan kebijakan kebencanaan tidak bisa dilepaskan dari aspek
moral dan kemanusiaan.
"Pemerintah harus hadir dengan kebijakannya. Urusan kebencanaan sejatinya adalah urusan kemanusiaan. Politik anggaran yang berpihak pada kebencanaan bukan sekadar angka, tapi wujud empati dan tanggung jawab moral," kata Abdul Azis.
Selain itu, Abdul Azis memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten Magelang yang dinilai tanggap, profesional, dan proaktif.
"Citra BPBD di mata masyarakat kini semakin positif. Respons cepat mereka dalam setiap kejadian bencana menunjukkan bahwa pemerintah hadir saat rakyat membutuhkan," ucapnya.
Rapat koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mengahadapi musim hujan ini bertujuan untuk mempersiapkan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang dengan menginventarisir seluruh sumber daya yang ada pada tiap instansi maupun lembaga terkait.
Rakor diikuti sekitar 50 orang dari berbagai unsur seperti TNI, POLRI, OPD terkait penanggulangan bencana, unsur relawan dan lembaga organisiasi lainnya. Mereka diharapkan bisa melaksanakan peran dan tugas fungsinya masing-masing dalam rangka pengurangan risko bencana musim hujan tahun 2025/2026.
0 Komentar