BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang mempercepat registrasi perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis digital. Langkah ini menjadi penting karena mulai 2027 penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako direncanakan sepenuhnya melalui sistem Perlinsos Digital dengan transfer langsung ke rekening penerima.
Karena itu, masyarakat, termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selama ini sudah menerima bantuan, diwajibkan melakukan registrasi ulang sebelum batas akhir 31 Desember 2026. Jika tidak melakukan registrasi, dikhawatirkan bantuan sosial pada 2027 tidak dapat tersalurkan sebagaimana mestinya.
Hal tersebut ditegaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam rangka percepatan registrasi Perlinsos di Kabupaten Magelang. Kegiatan berlangsung di Ruang Bina Karya, Kompleks Kantor Setda Kabupaten Magelang, Jumat (13/11/2026).
Bela mengatakan, percepatan registrasi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan langkah strategis untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, selama ini salah satu tantangan utama penyelenggaraan perlindungan sosial adalah akurasi dan keterpaduan data. Melalui Perlinsos Digital, pemerintah berupaya membangun sistem layanan terpadu yang mengintegrasikan data lintas delapan instansi, yakni Kemensos, Dukcapil, Samsat, ATR/BPN, PLN, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPS.
Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengajuan bantuan. Jika sebelumnya membutuhkan waktu hingga 260 hari, kini prosesnya dapat dipangkas menjadi sekitar 45 menit.
"Prinsip yang harus kita pegang adalah data yang akurat, proses yang transparan, dan bantuan yang tepat sasaran," tegas Bela.
Ia menjelaskan, percepatan registrasi menargetkan sedikitnya 50 persen populasi kepala keluarga (KK) di setiap daerah. Prioritas diberikan kepada KPM eksisting serta kelompok masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga yang tidak memiliki perangkat komunikasi digital.
Bela meminta seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa bergerak bersama. Kepala desa, perangkat desa, serta RT/RW diminta menjadi Agen Perlinsos yang aktif membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Selain itu, pendamping PKH, TKSK, TAGANA, PSM, kader PKK, Posyandu, Karang Taruna, Tim Pendamping Keluarga, dan Penyuluh KB juga diharapkan terlibat dalam sosialisasi serta pendampingan registrasi.
"Kita harus memastikan tidak ada masyarakat rentan yang terlewatkan. Registrasi hari ini menentukan siapa yang terlayani pada tahun 2027," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar percepatan registrasi tidak hanya mengejar jumlah pendaftar. Validitas identitas kependudukan dan kesesuaian informasi sosial ekonomi harus menjadi perhatian utama. Penentuan kelayakan penerima bantuan nantinya dilakukan secara objektif melalui sistem berdasarkan data terpadu.
Masyarakat yang akan melakukan registrasi perlu menyiapkan NIK KTP, nomor meter PLN, serta menjalani verifikasi wajah. Proses registrasi, penyampaian sanggahan, hingga pengecekan hasil ditegaskan gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, M. Taufik mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan digitalisasi perlindungan sosial.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta sejumlah kebijakan dan arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Taufik, terdapat sejumlah sasaran yang ingin dicapai melalui koordinasi tersebut. Di antaranya mempercepat registrasi Perlinsos di Kabupaten Magelang hingga mencapai minimal 50 persen KK, menetapkan pembagian peran lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap data yang belum masuk maupun data yang masih perlu diperbaiki.
"Keberhasilan perlindungan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi membutuhkan dukungan, sinergi, dan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait," ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 108 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, instansi vertikal, serta pilar-pilar sosial.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Magelang berharap proses registrasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan digital. Dengan demikian, transformasi digital perlindungan sosial tidak hanya mempercepat administrasi, tetapi juga memperkuat ketepatan sasaran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
0 Komentar