Pemkab Magelang Dorong Pengembangan SIHT untuk Perkuat Industri Kecil dan Perluas Kesempatan Kerja

Dilihat 30 kali
Salah satu Pabrik Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang ada di SIHT Kudus.

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong pengembangan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) sebagai salah satu upaya memperkuat industri kecil dan menengah (IKM), meningkatkan daya saing usaha, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.


Pengembangan kawasan industri hasil tembakau diharapkan tidak hanya menjadi sarana pemusatan kegiatan produksi, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem usaha yang tertib, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaannya dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang menggantungkan penghidupan pada sektor industri hasil tembakau.


Komitmen tersebut menjadi perhatian Sekretariat Bersama Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Magelang dalam mendorong pengembangan SIHT. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan menggali referensi pengelolaan kawasan industri hasil tembakau yang telah berjalan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).


Kudus menjadi salah satu daerah rujukan karena telah mengembangkan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) yang resmi bertransformasi menjadi aglomerasi pabrik hasil tembakau (APHT) pertama di Indonesia. Kawasan yang berlokasi di Desa Megawon, Kecamatan Jati, tersebut berkembang dari lingkungan industri kecil (LIK) yang beroperasi sejak 2009.


Dengan luas sekitar 20.000 meter persegi, KIHT Kudus saat ini memiliki 18 gudang produksi, meningkat dari kapasitas awal sebanyak 11 gudang. Kawasan tersebut juga dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta laboratorium pengujian kadar tar dan nikotin.


Keberadaan fasilitas bersama tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil untuk menjalankan kegiatan produksi dengan dukungan sarana yang lebih memadai. Selain itu, terdapat sejumlah kemudahan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pengecualian persyaratan luas minimal pabrik dan penundaan pembayaran pita cukai.


Model pengelolaan tersebut menunjukkan kawasan industri hasil tembakau dapat menjadi instrumen pembinaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui fasilitas produksi yang lebih tertata, pendampingan, serta penguatan kepatuhan terhadap ketentuan cukai, pelaku usaha diharapkan dapat berkembang secara legal dan memiliki daya saing yang lebih baik.


Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus, Catur Widiyatno menyampaikan, KIHT memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau sekaligus membangun ekosistem usaha yang sehat.


"Harapan kami, KIHT tidak hanya menjadi kawasan pemusatan industri, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem usaha yang sehat, tertib, dan berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah dan kepatuhan para pelaku usaha, industri hasil tembakau dapat terus tumbuh serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah," ujarnya.


Pembangunan KIHT Kudus dilaksanakan secara bertahap sejak 2009 dengan total anggaran sekitar Rp28 miliar yang bersumber dari DBHCHT. 


Pengembangan tersebut menjadi gambaran pentingnya perencanaan jangka panjang, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan DBHCHT secara terarah untuk mendukung penguatan industri daerah.


Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, Widi Astuti menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen mendorong industri hasil tembakau agar semakin berdaya saing, mampu memenuhi kebutuhan pasar, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.


"Upaya pengembangan tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, aspek tata kelola industri hasil tembakau, serta keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja," ungkapnya.


Dalam upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang juga memperkuat sinergi lintas perangkat daerah. 


Sinergi tersebut diperlukan agar pengembangan SIHT tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga memperhatikan kesiapan infrastruktur, kemudahan perizinan, pengelolaan lingkungan, pembinaan pelaku usaha, pengawasan barang kena cukai ilegal, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.


Berbagai aspek tersebut menjadi bahan penguatan perencanaan dan penganggaran DBHCHT, pembinaan IKM, tata kelola lingkungan, standar konstruksi bangunan produksi, hingga pengawasan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal.


Ke depan, pengembangan SIHT di Kabupaten Magelang diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, mulai dari terciptanya kegiatan usaha yang tertib dan berdaya saing, terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kapasitas pelaku IKM, hingga tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.


Pemerintah Kabupaten Magelang akan mempertimbangkan berbagai aspek teknis, regulasi, kemampuan anggaran, serta karakteristik potensi daerah dalam merumuskan arah pengembangan SIHT. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemanfaatan DBHCHT diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.


Sekretariat Bersama DBHCHT yang dipimpin Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang, Zanuar Efendi, melibatkan unsur Bapperida, Disperinnaker, Disdagkop UKM, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, dan Diskominfo.

Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar