BERITAMAGELANG.ID - Pembangunan jaringan pipanisasi air memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Kehadiran jaringan pipanisasi ini membantu memastikan ketersediaan air bersih yang lebih mudah diakses. Hal ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, saat kunjungan kerja di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jumat (3/7/2026).
Pada kesempatan itu, Suharyanto mengatakan, Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Menurutnya, kondisi geografis yang berada di kawasan Gunung Merapi membuat masyarakat harus selalu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana.
"Magelang termasuk daerah dengan risiko bencana tinggi. Walaupun hidup di wilayah yang subur, masyarakat tetap harus waspada dan siap siaga menghadapi berbagai ancaman bencana," pesan Suharyanto.
Suharyanto juga mengingatkan potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi mulai Juli 2026 hingga pertengahan 2027 akibat fenomena El Nino. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Magelang segera memetakan wilayah rawan kekeringan dan mengusulkan langkah penanganan, baik melalui pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengeboran sumur dalam.
"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Segera petakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan agar penanganannya bisa dilakukan lebih cepat," tegasnya.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas respons cepat dalam memberikan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia menjelaskan, banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan kerusakan jaringan distribusi air bersih sepanjang sekitar 39,8 kilometer. Akibatnya, sebanyak 4.010 kepala keluarga di tujuh desa, yakni Desa Paten, Sewukan, Sengi, Sumber, Wates, Krinjing, dan Keningar, sempat mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
"Berkat sinergi pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Magelang, DPR RI, dan BNPB, bantuan pembangunan jaringan air bersih dapat terealisasi dan kini manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Grengseng.
Grengseng mengungkapkan, dari usulan awal bantuan sebesar Rp2,09 miliar, hasil verifikasi BNPB mencapai Rp1,85 miliar. Namun, realisasi bantuan yang diberikan BNPB mencapai Rp3 miliar dan telah terealisasi 100 persen.
Selain meninjau hasil pembangunan jaringan air bersih, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengusulkan bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB untuk pembangunan tiga ruas jalan, yakni Muntilan - Talun, Tlatar - Talun, dan Dukun - Demo, dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp37,6 miliar.
"Pemkab Magelang juga mengusulkan pembangunan 1.000 unit Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH) senilai Rp5 miliar sebagai langkah antisipasi kekeringan dan gangguan distribusi air bersih saat musim kemarau," tambah Grengseng.
Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam maupun potensi bencana non-alam. Sampai dengan Mei 2026 tercatat telah terjadi bencana sebanyak 257 kejadian.
Berbagai ancaman yang dihadapi meliputi tanah longsor, erupsi Gunung Merapi, banjir lahar hujan, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hingga gempa bumi. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Magelang untuk berharap memperoleh prioritas bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB guna memperkuat ketahanan infrastruktur di wilayah rawan bencana.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Wibowo Prasetyo, juga menyerahkan bantuan peralatan untuk penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang. Bantuan tersebut berupa satu unit mobil pick up senilai Rp319.900.000 yang diharapkan dapat mendukung operasional BPBD, khususnya dalam penanganan kebencanaan dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
@kominfomagelang 📊 Data akurat, pembangunan makin tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar Bimtek Pelatihan Operator Data Desa Tahun 2026 untuk memperkuat kapasitas operator desa dalam menghasilkan data yang berkualitas, faktual, dan terintegrasi. Melalui pelatihan ini, para operator desa dibekali pemahaman dan keterampilan teknis sebagai bekal mendukung pendataan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan, pembangunan, pelayanan publik, hingga penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Karena pembangunan yang baik selalu berawal dari data yang baik. 💪📈 #Magelang #Desa #Data #PelayananPublik ♬ original sound - kominfomagelang
0 Komentar