BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar Rapat
Koordinasi (Rakor) Persiapan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2026, Senin (27/4/2026) di Ruang Rapat CCR Pusaka Gemilang. Kegiatan ini
menghadirkan sejumlah narasumber strategis, di antaranya Bupati Magelang, BMKG
Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang, Kapolres
Magelang, serta Kodim 0705.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam arahannya, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor.
"Perlu melakukan identifikasi permasalahan apa saja yang akan dihadapi pada musim kemarau mendatang, lalu buat tata laksana koordinasi antara pihak, baik OPD, organisasi, dan relawan," ujar bupati.
BPBD juga diharapkan menyediakan data real time tentang titik rawan kekeringan, titik pusat sumber air, dan kebutuhan data lain yang bisa diakses oleh masyarakat agar kebutuhan air tetap dapat terpenuhi tanpa tumpang tindih.
Sementara itu, Sri Endah Ardhi Ningrum, Pengamat Meteorologi dan Geofisika dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menjelaskan, Kabupaten Magelang diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada Dasarian II bulan Mei 2026, dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus.
Ia menambahkan, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun 2023, namun tidak lebih ekstrem dibandingkan tahun 2015 dan 2019.
"Oleh karena itu, diperlukan langkah kesiapsiagaan yang komprehensif untuk menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," pesannya.
Berdasarkan paparan BMKG, kondisi iklim tahun 2026 dipengaruhi oleh potensi fenomena El Nino yang diperkirakan muncul mulai pertengahan tahun dengan peluang cukup tinggi, yang berkontribusi pada berkurangnya curah hujan di wilayah Jawa Tengah. Di Kabupaten Magelang sendiri, musim kemarau diprediksi memiliki sifat hujan di bawah normal dengan durasi berkisar 5 hingga 6 bulan.
Dari sisi kebencanaan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto memaparkan, potensi ancaman utama pada musim kemarau meliputi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti kawasan lereng Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, dan Menoreh.
"Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam penanganan kekeringan antara lain masih adanya fragmentasi data antar instansi serta pola distribusi air bersih yang cenderung reaktif dan belum berbasis prioritas kebutuhan," ungkapnya.
Dalam konteks kebijakan, Pemerintah Kabupaten Magelang terus memperkuat upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem informasi, serta kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan daerah serta menekan risiko bencana secara berkelanjutan.
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pihak dapat meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga dampak musim kemarau tahun 2026 dapat diminimalisir dan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait ketersediaan air bersih, tetap terpenuhi secara efektif dan tepat sasaran.
Rakor ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti DLH, DPUPR, Perhutani, TNGM Merapi dan Merbabu, para camat se-Kabupaten Magelang, unsur BUMD dan CSR, serta organisasi relawan kebencanaan seperti Baret, SAR Grabag, PMI, Magelang Trans Community (MTC), Jaringan Pengemudi Angkutan Pasir (JPAP), dan FPRB Borobudur.
0 Komentar