BERITAMAGELANG.ID - Ancaman banjir lahar dingin dari aktivitas Gunung Merapi kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk memperkuat sistem mitigasi bencana, Pemerintah Kabupaten Magelang bersama pemerintah pusat mulai merealisasikan pembangunan sabo dam di Kali Blongkeng, Kelurahan Muntilan.
Langkah ini diawali dengan kegiatan Sosialisasi Pra Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sabo Dam dan Prasarana Pengendali Banjir Lahar Dingin yang digelar di Kantor Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Jumat (19/6/2026).
Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengatakan, pembangunan sabo dam merupakan kebutuhan mendesak mengingat tingginya potensi bencana lahar dingin di wilayah yang berhulu di Merapi.
"Aliran lahar dingin yang membawa material vulkanik dapat merusak infrastruktur, mengancam keselamatan masyarakat, serta mengganggu aktivitas sosial dan perekonomian," ujar Grengseng.
Menurutnya, pembangunan sabo dam di Kali Blongkeng bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi besar dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana.
Lebih lanjut Grengseng menyebut, infrastruktur sabo dam memiliki fungsi vital, mulai dari menahan material vulkanik hingga mengendalikan aliran sedimen agar tidak langsung menghantam wilayah hilir.
Namun demikian, ia menekankan keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas konstruksi, tetapi juga oleh sinergi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat.
"Kami berharap masyarakat dapat mendukung dengan menjaga komunikasi, ketertiban, serta kondusivitas lingkungan selama proses pembangunan berlangsung," kata Grengseng.
Grengseng juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam bentuk partisipasi sosial maupun peluang pemberdayaan tenaga kerja sesuai kebutuhan teknis proyek.
Dukungan terhadap pembangunan ini juga datang dari Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Sofwan Dedy Ardyanto. Ia menegaskan, DPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan infrastruktur pengendali bencana dapat berjalan.
Menurutnya, DPR RI melalui fungsi penganggaran dan pengawasan turut memfasilitasi agar program pembangunan sabo dam ini dapat terealisasi dan tepat sasaran.
"Kami berkomitmen untuk terus mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pembangunan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan mitigasi bencana, agar dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat," ungkapnya.
Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Binsar Parlinggoman Simanungkalit menjelaskan, pembangunan ini merupakan bagian dari upaya komprehensif pengendalian banjir lahar dingin di kawasan Merapi.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini status Merapi masih berada pada level siaga sejak 5 November 2020, dengan potensi luncuran material mencapai radius 5 hingga 7 kilometer dari puncak.
"Kondisi ini diperparah saat hujan turun, dimana material endapan akan terbawa ke hilir dan berpotensi menimbulkan banjir lahar dingin di 15 sungai yang berhulu di Merapi," kata Binsar.
Pembangunan sabo dam di Kali Blongkeng sendiri mengacu pada Review Master Plan Sabo Dam Gunung Merapi tahun 2017 serta Detail Engineering Design (DED) tahun 2021. Proyek pembangunan ini didanai melalui APBN dengan nilai kontrak sebesar Rp14,5 miliar, dan dikerjakan oleh PT Asti Wijaya PB.
"Pelaksanaan proyek dimulai pada 5 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026," lanjut Binsar.
Ia berharap keberadaan sabo dam Kali Blongkeng dapat menjadi benteng utama dalam mengurangi risiko bencana lahar dingin, sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Muntilan dan sekitarnya.
@kominfomagelang Bukan cuma admin medsos yang harus bisa bikin konten. 😎 Kontributor berita OPD juga perlu jago menulis, bercerita, dan mempublikasikan kinerja pemerintah agar informasi sampai ke masyarakat dengan jelas. Hari ini mereka belajar langsung di Kelas Belajar Humas #2. Karena kerja baik saja belum cukup… Kerja baik juga perlu dipublikasikan. ✨ #kelasbelajar #humas #magelang ♬ original sound - kominfomagelang
0 Komentar