BERITAMAGELANG.ID - Penggantian tanah kas desa (TKD) yang terdampak proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten Magelang mulai memasuki tahap pencarian lahan pengganti. Dari 37 desa yang terdampak di tujuh kecamatan, baru 16 desa yang memperoleh persetujuan gubernur Jawa Tengah dan izin bupati Magelang. Enam desa di antaranya telah menerima uang ganti keuntungan (UGK).
Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dispermades Kabupaten Magelang, Nuryanto menuturkan, enam desa yang telah menerima pencairan UGK yakni Pabelan, Bligo, Bojong, Plosogede, Keji, dan Pagersari. Sementara itu, desa lainnya masih menjalani tahapan administrasi dan pengurusan izin.
"Dari 37 desa yang TKD-nya terdampak, sampai saat ini ada 16 desa yang sudah mendapatkan persetujuan gubernur dan izin bupati. Dari jumlah itu, enam desa sudah pencairan," ujarnya di Aula Balai Desa Keji, Selasa (17/11/2026).
Nuryanto menjelaskan, proses penggantian TKD tidak bisa dilakukan langsung setelah uang UGK diterima. Calon tanah pengganti harus melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), negosiasi harga dengan pemilik tanah, hingga penetapan melalui peraturan desa dan musyawarah desa.
Setelah itu, lanjut dia, dokumen calon tanah pengganti disampaikan kepada bupati untuk diteruskan kepada gubernur guna memperoleh persetujuan. Jika izin telah diterbitkan, barulah dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah, pelepasan hak, balik nama, dan pensertifikatan.
Saat ini, Desa Bojong telah memperoleh hasil pengukuran dan peta situasi dari BPN. Adapun Keji dan Bligo masih melengkapi berkas pernyataan dari pemilik tanah agar hasil pengukuran dan peta situasi dapat diterbitkan.
Nuryanto menyebut, proses fasilitasi dan perizinan penggantian TKD secara keseluruhan telah berjalan sekitar 70 persen. Dispermades akan terus mendampingi pemerintah desa agar pengadaan tanah pengganti sesuai ketentuan, termasuk Permendagri Nomor 3 Tahun 2024.
"Setelah muncul hasil ukur dari BPN, tahap selanjutnya disampaikan ke KJPP untuk dinilai. Kemudian dilakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah. Setelah ada kesepakatan, ditetapkan sebagai calon tanah pengganti dan dimintakan persetujuan bupati serta gubernur," jelasnya.
Dia menegaskan, penggantian TKD perlu dilakukan secara tertib agar aset desa tetap terlindungi dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari. Dari total 44 desa di tujuh kecamatan yang berada dalam wilayah terdampak proyek, 37 desa tercatat memiliki TKD yang terkena pembangunan jalan tol.
Desa Keji, Kecamatan Muntilan menjadi salah satu desa yang telah menerima UGK. Kepala Desa Keji, Siti Rahayuningsih menyebut, terdapat 20 bidang tanah bengkok dengan total luas sekitar dua hektare yang terdampak. Nilai ganti rugi seluruh bidang tersebut mencapai sekitar Rp23 miliar.
Pemerintah desa kini mulai menyiapkan lahan pengganti. Sebanyak 29 bidang tanah milik warga telah didaftarkan untuk proses pengukuran. Namun, belum seluruhnya dipastikan akan dibeli karena masih harus melalui tahapan pemeriksaan dan penilaian.
"Sudah ada warga yang mau menjual. Kemarin yang diukur, kita mendaftarkan hampir 29 bidang," katanya.
Siti mengatakan, pencarian tanah pengganti diutamakan tetap berada di wilayah Desa Keji. Apabila lahan yang memenuhi persyaratan tidak tersedia di desa tersebut, barulah pemerintah desa dapat mencari alternatif di desa lain sesuai ketentuan.
Tanah pengganti juga harus memiliki kualitas yang memadai. Pemerintah desa mengutamakan lahan subur, dekat jaringan irigasi, serta memiliki akses jalan yang baik agar fungsi aset desa tetap terjaga.
Selama ini, kata Siti, tanah bengkok tersebut digunakan untuk pertanian, terutama ditanami padi dan sebagian jagung mengikuti musim. Siti mengakui, beberapa lahan sudah tidak dapat ditanami secara optimal saat kemarau karena keterbatasan air. Meski demikian, penggantian aset tetap diarahkan pada lahan pertanian yang produktif.
Proses administrasi penggantian TKD di Keji telah berjalan sejak 2020. Siti menyebut, pemberkasan sempat mengalami penyesuaian karena perubahan ketentuan dan dokumen yang harus dipenuhi. Kini, pemerintah desa mulai berfokus pada pencarian dan pengukuran calon lahan pengganti.
Sementara itu, Desa Pagersari juga baru menerima pencairan UGK. Sekretaris Desa Pagersari Eva Dwi Haryadi menyebut, tujuh bidang TKD dengan luas sekitar satu hektare terdampak proyek tol. Nilai ganti rugi yang diterima desa mencapai lebih dari Rp16 miliar.
Berbeda dengan Keji yang telah mendaftarkan sejumlah calon lahan untuk diukur, Pagersari masih berada pada tahap awal pencarian. Pemerintah desa telah membentuk tim panitia pencari tanah pengganti setelah sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Tanahnya belum. Kita baru proses pembentukan tim panitia pencari tanah pengganti. Nanti prosesnya dilaksanakan oleh tim panitia," terang Dwi.
Seluruh TKD yang terdampak di Pagersari berupa lahan pertanian, mayoritas sawah yang biasa ditanami padi. Karena itu, pemerintah desa perlu memastikan tanah pengganti nantinya tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

0 Komentar