Tinggalkan Ego Sektoral, Pemkab Magelang Fokus Jaga Kualitas Pelayanan di Tengah Keterbatasan Anggaran

Dilihat 30 kali
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji memberikan arahan pada kegiatan Sapa Regulasi yang dihadiri oleh seluruh OPD serta camat

BERITAMAGELANG.ID - Bupati Magelang, Grengseng Pamuji meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meninggalkan pola kerja sektoral dan memperkuat kolaborasi. Langkah tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan fiskal daerah agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Pesan itu disampaikan Grengseng saat memberikan arahan dalam kegiatan Sapa Regulasi bertajuk Sinergi Antar-Perangkat Daerah dalam Pemahaman Regulasi, di Grand Artos Hotel & Convention, Senin (16/11/2026).

Grengseng menegaskan, regulasi daerah tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pemerintah. Karena itu, Bagian Hukum memiliki peran strategis dalam mengkaji dan menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam produk hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Hukum adalah produk politik. Saya punya kebijakan, maka tugas Bagian Hukum adalah menelaahnya. Bagian Hukum harus membangun dan membuat kajian hukum berbasis kebijakan Bupati," tegasnya.

Namun, ia mengingatkan, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks, terutama dengan kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Ia menyinggung pengurangan anggaran yang secara akumulatif mendekati Rp200 miliar.

Kondisi tersebut menuntut perubahan pola kerja di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, OPD tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dengan mengandalkan program dan kepentingan sektoral.

"Zamannya sudah beda. Saya sering menyampaikan pentingnya kolaborasi, tetapi belum banyak OPD yang mau berkolaborasi. Semua masih merasa bisa menyelesaikan sendiri-sendiri," ungkapnya.

Grengseng mengingatkan, keterbatasan anggaran tidak boleh berdampak pada terhentinya pelayanan publik. Pemerintah daerah harus mampu menyusun prioritas dan mengoptimalkan sumber daya melalui kerja bersama, termasuk dalam mendukung pelayanan hingga tingkat desa.

Sementara itu, Wakil Bupati Magelang Sahid menyampaikan, Sapa Regulasi menjadi momentum penting membangun sinergi antarperangkat daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, aspiratif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Melalui sinergi dan kolaborasi, diharapkan kualitas pembentukan regulasi daerah semakin baik, sesuai kebutuhan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sahid menambahkan, peningkatan pelayanan bidang hukum membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah. Bagian Hukum selama ini telah memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum, serta pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, Idam Laksana menyampaikan, kegiatan Sapa Regulasi diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan produk hukum sekaligus mengoptimalkan implementasinya secara kolaboratif.

Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah juga diperlukan untuk meningkatkan respons dalam penyusunan peraturan daerah sebagai tindak lanjut evaluasi serta penyusunan peraturan bupati sebagai tindak lanjut peraturan daerah.

Kegiatan yang diikuti 68 peserta dari unsur Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, hingga direktur RSUD tersebut mengusung tema Sinergi Kolaboratif dalam Mewujudkan Regulasi Daerah yang Aspiratif, Adaptif, dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap pembentukan regulasi tidak hanya memenuhi aspek formal dan administratif, tetapi juga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, berintegritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar