BPS RI: Sensus Ekonomi Tidak Berkaitan dengan Perpajakan

BERITAMAGELANG.ID - Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan. Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut ditegaskan Sonny dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8/2026).

Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan karakteristik kegiatan ekonomi, termasuk jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, serta sektor formal dan informal.

Hasil pendataan tersebut nantinya menjadi salah satu sumber data dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sonny menyebutkan, capaian pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah merupakan hasil koordinasi antara BPS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota.

"Alhamdulillah progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 persen dari total target. Ini bukan capaian yang mudah karena jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta," kata Sonny.

Meski capaian secara umum telah mencapai 81 persen, Sonny menyampaikan, pendataan kelompok usaha besar masih membutuhkan percepatan. Hingga saat ini, capaian pendataan kelompok usaha besar baru sekitar 40 persen.

Menurutnya, pendataan perusahaan besar membutuhkan koordinasi lebih lanjut karena data yang dikumpulkan mencakup aspek keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan. Dalam sejumlah kasus, perusahaan juga perlu berkoordinasi dengan kantor pusat.

Selain perusahaan besar, penghuni apartemen juga menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan pendekatan khusus karena aktivitas sehari-hari yang membuat petugas tidak selalu mudah menemui mereka.

Untuk mempercepat pendataan, BPS melibatkan petugas lapangan, ASN, serta pejabat senior BPS untuk melakukan pendataan secara langsung, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan besar.

Wakil Bupati Magelang, Sahid, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang, Kus Haryono, menghadiri forum tersebut.

Rakorda tersebut juga dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Jawa Tengah beserta Kepala BPS untuk membahas perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta koordinasi antara BPS dengan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pendataan yang masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Wakil Bupati Magelang, Sahid menyampaikan Pemkab Magelang akan menggerakkan jajaran aparatur di wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, untuk membantu kelancaran petugas BPS dalam melakukan pendataan.

"Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen menggerakkan jajaran aparatur mulai dari tingkat kecamatan hingga desa untuk mendukung kelancaran petugas BPS yang melakukan pendataan secara door-to-door hingga 31 Agustus 2026," kata Sahid.

Sahid juga mengimbau para pelaku usaha di Kabupaten Magelang agar kooperatif ketika didatangi petugas sensus dan memberikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Imbauan tersebut ditujukan kepada pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha rumah tangga, hingga pelaku usaha berbasis digital seperti e-commerce dan ekonomi kreatif.

"Pelaku usaha kami harapkan dapat kooperatif dan memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Tidak perlu ragu karena kerahasiaan data responden dalam Sensus Ekonomi dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Menurut Sahid, dukungan pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha diperlukan agar pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Magelang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mendorong pemerintah kabupaten/kota bersama BPS untuk terus memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam Rakorda, capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 81 persen.

Taj Yasin mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan pendataan sebelum masa sensus berakhir.

"Kita kolaborasikan lagi, kita pahami kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu," kata Taj Yasin.

Ia menyampaikan, pemerintah daerah akan kembali memetakan perusahaan maupun kawasan industri yang belum seluruhnya terdata sehingga dapat dilakukan pendekatan lebih lanjut.

Menurutnya, kawasan industri di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang telah mencapai pendataan 100 persen. Pola koordinasi di kedua wilayah tersebut diharapkan dapat diterapkan di daerah lain yang masih membutuhkan percepatan.