BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang kembali menyelenggarakan program Ruang Aspirasi Bupati Magelang, kali ini bertempat di Balai Desa Baledono, Kecamatan Dukun, Kamis (6/11). Kegiatan tersebut menjadi ajang dialog terbuka antara Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, dengan masyarakat setempat untuk menampung berbagai masukan, usulan, serta keluhan warga demi kemajuan wilayah Dukun khususnya, dan Kabupaten Magelang pada umumnya.
Dalam sambutannya, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Ia menuturkan, pemerintah daerah ingin mendengar secara langsung dari masyarakat mengenai berbagai harapan, kendala, serta ide-ide inovatif yang bisa menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program kerja pemerintah.
"Dukun dengan segala potensi dan tantangan yang dimiliki, baik di sektor pertanian, pariwisata, UMKM maupun infrastruktur, membutuhkan perhatian yang terencana dan terukur," kata Grengseng.
Bupati menekankan, seluruh rancangan dan kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus bersifat aspiratif, mencerminkan kebutuhan dan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Pemerintah daerah, berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan (adminduk) di tingkat kecamatan serta layanan adminduk keliling untuk mempermudah masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas dan ODGJ agar dapat terdata dengan baik dan memperoleh hak atas bantuan sosial.
"Kami ingin mendengar langsung dari Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kendala, dan apa yang menjadi ide atau usulan untuk kemajuan Dukun khususnya, serta Kabupaten Magelang pada umumnya," ujar Grengseng.
Camat Dukun, Untung Sujoko memaparkan potensi besar Kecamatan Dukun yang terdiri dari 15 desa. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, UMKM, serta sumber daya alam yang melimpah. Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan modal usaha bagi pelaku UMKM, rendahnya keterampilan sumber daya manusia (SDM), masih adanya anak-anak yang belum bersekolah, serta permasalahan infrastruktur seperti jalan rusak, akses internet terbatas, dan penanganan sampah.
"Semua persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Harapannya, melalui forum aspirasi ini, komunikasi dua arah dapat terbangun dengan baik dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa memberikan solusi konkret serta tindak lanjut program di lapangan," kata Untung.
Dalam forum tersebut, masyarakat Dukun turut menyampaikan beragam aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi.
Anton, warga Dusun Wiriombo, menyoroti persoalan ekologi dan penertiban izin tambang. Ia berharap pemerintah dapat menata kembali kegiatan penambangan agar tidak mengganggu aktivitas warga lain, sekaligus memperhatikan ketahanan air dan reklamasi pasca tambang.
Ari Santoso, warga Desa Sumber menyampaikan kendala yang dihadapi warganya terkait keterbatasan dana bantuan serta ketersediaan air bersih. Ia menjelaskan sumber air di wilayahnya sering kali keruh saat hujan akibat aktivitas penambangan di lereng Merapi.
"Kami berharap pemerintah dapat membantu memperbaiki akses air bersih bagi warga sumber," kata Ari.
Dari sektor pertanian, Budi Rohman, perwakilan BPD Desa Kalibening, menyoroti harga komoditas cabai yang anjlok di tingkat petani meskipun harga di pasaran cenderung naik. Ia berharap pemerintah dapat membantu menjaga kestabilan harga melalui kebijakan yang berpihak kepada petani.
"Harga cabai di tingkat petani hanya sekitar Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, padahal di pasaran justru naik. Kami berharap ada mekanisme penyangga harga atau dukungan operasional agar petani tidak terus merugi," ujar Budi.
Menanggapi berbagai aspirasi warga, Bupati Magelang menyampaikan, pemerintah daerah telah menindaklanjuti sejumlah permasalahan strategis, salah satunya terkait tambang ilegal. Ia menegaskan, seluruh aktivitas penambangan tanpa izin resmi sudah dihentikan, dan pemerintah daerah tengah menunggu regulasi baku dari pemerintah provinsi serta pusat agar kegiatan tambang ke depan dapat berjalan secara legal dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat harus ikut mendukung dan konsisten. Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum untuk merumuskan langkah konkret bersama pemerintah provinsi," terang Grengseng.
Selain itu, konservasi sumber daya air menjadi prioritas utama Pemkab Magelang. Dalam rangka memperingati bulan menanam nasional pada November ini, pemerintah bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung Merapi serta para pegiat lingkungan akan menanam sedikitnya 5.000 pohon di kawasan lereng Merapi.
"Upaya ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kami untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat," tambah Grengseng.
Terkait jalur truk pengangkut pasir yang sering dikeluhkan warga, Bupati menjelaskan, pemerintah telah menugaskan Dinas PUPR Kabupaten Magelang untuk melakukan studi dampak lingkungan dan ekonomi terlebih dahulu. Rencana penataan jalur truk akan dipertimbangkan sesuai kondisi anggaran daerah serta kepemilikan lahan yang dilalui. Jalur prioritas yang akan ditindaklanjuti adalah ruas menjadi jalur vital bagi aktivitas transportasi masyarakat dan sektor tambang.
Kegiatan Ruang Aspirasi Bupati Magelang di Kecamatan Dukun menjadi contoh nyata keterbukaan pemerintah daerah terhadap suara rakyat. Melalui dialog langsung ini, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
0 Komentar