Dorong Transparansi, Pemkab dan Kejaksaan Negeri Magelang Evaluasi Paket Strategis Pembangunan

Dilihat 41 kali
BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang menggelar Exit Meeting Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025, Senin (12/1) di Ruang Cemerlang, Kantor Setda Kabupaten Magelang.

Kegiatan ini merupakan agenda penting untuk mengevaluasi pelaksanaan sepuluh paket kegiatan strategis yang tersebar di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan.

Wakil Bupati Magelang, Sahid membuka rapat dengan apresiasi terhadap jajaran Kejaksaan Negeri dan seluruh OPD yang terlibat.

"Exit meeting ini menjadi momentum untuk mengevaluasi dan merefleksikan pelaksanaan kerja bersama, sekaligus menggali pelajaran berharga dalam mengelola paket pembangunan strategis," ujarnya.

Berbagai paket strategis dievaluasi, pelaksanaan paket strategis 2025 mengacu pada Surat Deputi KPK RI terkait Indeks Pencegahan Korupsi Daerah 2025 serta SK Bupati Magelang mengenai penetapan paket strategis.

Sebanyak 10 paket pekerjaan senilai lebih dari Rp37 miliar masuk dalam evaluasi, mulai dari renovasi gedung RSUD, pembangunan fasilitas kesehatan dan olahraga, rehabilitasi jembatan, hingga penyediaan perlengkapan LPJU.

Wakil bupati juga memaparkan upaya pengawasan yang telah dilakukan, seperti reviu HPS dan probity audit oleh Inspektorat, reviu kontrak oleh Bagian Hukum, monitoring lapangan, serta penerbitan surat peringatan kepada penyedia jasa yang mengalami keterlambatan.

Hasilnya, seluruh paket strategis terselesaikan 100 persen, meskipun dua proyek konstruksi renovasi bangunan RSUD Muntilan dan pembangunan Gedung Rawat Inap Standar KRIS RSCU mengalami keterlambatan penyelesaian.

Dalam evaluasinya, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mencatat masih ada sejumlah catatan penting untuk perbaikan, seperti: belum terlaksananya tender dini, sebagaimana amanat MCSP KPK RI. Konsolidasi pengadaan belum optimal, sehingga belum ada paket strategis hasil konsolidasi antar OPD.

Perencanaan pengadaan di tahun sebelumnya masih lemah, sehingga berdampak pada pelaksanaan di tahun berjalan.

"Kami berharap exit meeting ini menjadi pijakan untuk perbaikan. Hambatan dan peluang harus diolah menjadi rekomendasi nyata untuk pelaksanaan tahun berikutnya," tegas Sahid. 

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Muhammad Edi Susilo, turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas lembaga yang telah berjalan. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antar OPD serta peningkatan kualitas pekerjaan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

"Kami memahami bahwa di lapangan masih ada tantangan, namun fokus kita adalah memperbaiki proses dan memastikan pembangunan berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat manfaat," katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Robin Abdi Ketaren memaparkan hasil pengamanan dan pengamatan terhadap sejumlah proyek strategis yang dilakukan bersama tim. 
Beberapa proyek yang mendapat fokus pengamanan antara lain penguatan dan pembangunan fasilitas Kantor Kejaksaan Negeri Magelang Pembangunan Jembatan Saldrang (Giritengah - Girigunung), Reaktif kaki jembatan Mranggensari dan peningkatan ruas jalan Mranggen - Polengan, Peningkatan LPJU di wilayah Polengan, Ranggung Lek, dan Ranggung Bersuat.

Dari hasil monitoring, ditemukan sejumlah kendala seperti akses jalan sempit, parkir liar yang menghambat mobilisasi alat, medan proyek yang menantang, hingga kurangnya koordinasi awal antara konsultan perencana, pengawas, dan pengguna jasa.

"Kami mendorong agar tahun depan koordinasi diperkuat, perawatan bangunan diperhatikan, dan proyek pada jalur utama masyarakat dipercepat pengerjaannya,” ujar Kajari Robin

Baik Pemkab, DPRD, maupun Kejari sepakat bahwa pelaksanaan proyek strategis di Kabupaten Magelang harus terus disempurnakan, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca, kondisi lapangan, dan koordinasi teknis lintas pihak.

"Kami berharap pada tahun 2026 cuaca bersahabat, kendala teknis dapat diminimalkan, dan semua program pembangunan dapat berjalan lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat," tutup Kajari.

Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar