Desa Wisata yang Berdaya

Dilihat 31 kali
Wisatawan mancanegara sedang menyaksikan proses pengerjaan batik di Rumah Batik Lumbini Desa Wisata Wanurejo Borobudur Kabupaten Magelang.

Tidak bisa dipungkiri sampai saat ini sektor pariwisata masih menjadi andalan karena mampu menggerakkan ekonomi berbasis kerakyatan, menciptakan efek berantai (multiplier effect) bagi berbagai bidang, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara holistik. Sektor pariwisata mampu menyerap puluhan juta tenaga kerja, baik secara langsung di hotel, restoran, dan destinasi, maupun tidak langsung melalui UMKM.


Kedatangan wisatawan mampu mendongkrak konsumsi produk lokal, kuliner, kriya, dan jasa transportasi. Ketika wisatawan datang ke suatu destinasi, perputaran uang tidak hanya berhenti di tiket masuk objek wisata atau hotel, tetapi langsung mengalir ke berbagai komunitas sekitar juga pelaku UMKM.


Sektor pariwisata tidak bisa dipisahkan dari objek desa wisata yang elaborasinya di seluruh Indonesia sudah sangat masif. Pada saat ini ketertarikan wisatawan di samping mengunjungi objek destinasi wisata yang sudah dikenal, mereka juga ingin mengunjungi objek wisata dalam lingkup desa wisata yang di dalamnya terdapat berbagai aspek kemasan pariwisata yang sangat bermanfaat untuk dipelajari.


Adapun implikasi desa wisata tersebut yakni konsep pariwisata alternatif yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Dalam konsep ini, masyarakat lokal menjadi bagian integral dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Dengan melibatkan masyarakat, desa wisata bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang bertahan lama seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, melestarikan budaya dan tradisi, serta menjaga lingkungan (Reza Kurniawan & I Made Murdana, 2023).


Simbol Swadaya Masyarakat


Desa wisata sebagai simbol swadaya masyarakat kini semakin berkembang menjadi ikon pariwisata nasional yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Pengelolaannya mengedepankan kekuatan gotong royong dan pelestarian budaya serta tradisi lokal secara nyata. Dirintis sejak pertengahan dekade 1990-an. Program ini berekspektasi ingin mengubah desa-desa sederhana menjadi desa yang berdaya (Kompas, 20/10/2026).


Desa wisata tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga ruang hidup yang merepresentasikan nilai-nilai lokal, identitas budaya, serta dinamika sosial masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal dan ekonomi kreatif menjadi pendekatan yang relevan dan berdaya guna dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.


Dari perspektif penyedia jasa wisata, desa wisata menunjuk pada suatu destinasi yang ditandai dengan kepemilikikan  beberapa unsur. Pertama, objek daya tarik wisata. Unsur ini sangat elementer karena akan menentukan aktivitas wisata yang akan dilakukan wisatawan. Di samping itu, unsur ini merupakan inti penggerak utama (core attraction) dari sebuah desa wisata yang menentukan alasan wisatawan datang berkunjung.


Kedua, aksesibilitas memadai dari pusat keramaian atau transit penumpang. Desa sebagai destinasi wisata perlu terjangkau dari sentra-sentra keramaian dengan moda transportasi dari jarak yang tidak terlalu jauh. Moda transportasi dengan jumlah, mutu dan frekuensinya yang pasti agar pengunjung dapat menentukan alokasi waktu dan dana yang dimiliki untuk mengunjungi objek tersebut.


Ketiga, amenitas memadai. Implikasi amenitas dalam dunia pariwisata adalah segala bentuk fasilitas penunjang, layanan, atau kelengkapan yang disediakan di suatu destinasi wisata untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kesenangan bagi wisatawan selama mereka tinggal atau berkunjung. Fasilitas tersebut antara lain homestay, penyediaan makanan dan minuman lokal, lokasi parkir memadai. Pariwisata pedesaan mensyaratkan amenitas memadai agar aktivitas pengunjung untuk menikmati atraksi pariwisata dapat difasilitasi dengan mudah.  


Keempat, jejaring pemasaran dan kelembagaan. Sebutan desa wisata selalu menunjuk pada aktivitas pemasaran secara terorganisir. Tidak mungkin mengharapkan desa wisata dapat berjalan optimal tanpa kegiatan promosi dan pemasaran yang melibatkan berbagai pihak terkait.


Lebih jauh lagi ditegaskan, faktor lingkungan daerah pedesaaan yang masih relatif asri dan ditambah topografi alami dengan tingkat populasi yang terbatas, juga dipandang sebagai alasan kuat dalam pengembangan desa wisata. Daerah pedesaan memiliki ruang  terbuka dan menawarkan udara segar yang sangat dibutuhkan oleh banyak wisatawan.


Kehidupan masyarakat yang relatif berbeda dengan masyarakat urban, baik dalam bentuk mata pencaharian dan kehidupan berbudaya menjadikan daerah pedesaan tidak luput dari daya tarik elaborasi desa wisata. Suasana tenang layaknya kontemplasi jiwa yang saat ini dibutuhkan wisatawan menjadi daya tarik signifikan dari desa wisata.


Berbasis Masyarakat


Desa wisata yang sudah ada pada saat ini diharapkan menjadi desa wisata yang berdaya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Adapun konsep desa wisata yang berdaya adalah kondisi yang mengoptimalkan masyarakat lokal memegang kendali penuh dalam mengelola potensi alam, budaya, dan ekonomi desanya melalui pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism).


Dalam tataran praktis, pengembangan desa wisata berbasis komunitas ini memerlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat desa tidak hanya berperan sebagai objek wisata, melainkan sebagai subjek yang mengelola, mengembangkan, dan menjaga kelestarian sumber daya lokal.


Pendekatan ini juga menuntut adanya peningkatan kapasitas masyarakat, baik dalam hal manajemen pariwisata, pengembangan produk kreatif, maupun pemasaran digital. Kemandirian masyarakat menjadi kunci agar desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada pihak luar.


Apabila ditelisik lebih jauh potensi pengembangan desa wisata ke depannya sangat prospektif. Apalagi masyarakat semakin inovatif dalam mencari nilai tambah ekonomi. Dari sisi kebijakan pemerintah juga telah menyusun regulasi baru untuk mengembangkan desa wisata. Regulasi baru tersebut tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan. Dalam aturan tersebut, ada bab khusus yang mengeksplanasikan agar komunitas lokal terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.


Untuk itu, kolaborasi paralel dengan berbagai pihak perlu juga dibangun dan diimplementasikan sampai tataran praksis. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan desa wisata. Kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, infrastruktur yang memadai, dan dukungan terhadap industri kreatif lokal menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.


Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas menjadi landasan penting untuk mengintegrasikan potensi sumber daya yang ada. Dengan demikian, pengembangan desa wisata tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis masyarakat.


Pada akhirnya diyakini pengembangan desa wisata dapat menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat lokal. Melalui interaksi dengan wisatawan, masyarakat belajar tentang manajemen layanan, komunikasi lintas budaya, dan inovasi produk. Sementara bagi wisatawan, kunjungan ke desa wisata menjadi pengalaman belajar tentang nilai-nilai budaya, kearifan tradisional, dan pentingnya pelestarian lingkungan.


Di sini lebih dapat ditegaskan, desa wisata dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran dua arah yang memperkaya pengalaman dan memperkuat solidaritas sosial antara masyarakat lokal dan pengunjung.


Penulis: Drs. Ch. Dwi Anugrah, M.Pd., Ketua Sanggar Seni Ganggadata, Desa Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar