Penyandang Disabilitas Berhak Aman dan Berdaya Saat Bencana, BPBD Magelang Perkuat Layanan Inklusif

Dilihat 20 kali
Makmun, Ketua Unit LIDi PB periode 2026 menyampaikan sambutan

BERITAMAGELANG.ID - Keselamatan saat bencana merupakan hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Karena itu, sistem penanggulangan bencana perlu memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses informasi, perlindungan, dan layanan penyelamatan sesuai kebutuhan masing-masing.


Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang memperkuat kapasitas dan peran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (Unit LIDi PB). Upaya ini dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas sekaligus reorganisasi Unit LIDi PB di Pendopo BPBD Kabupaten Magelang, Senin (16/11/2026).


Penguatan tersebut bertujuan memastikan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima bantuan ketika bencana terjadi, tetapi juga terlibat aktif dalam perencanaan, kesiapsiagaan, penanganan, hingga pemulihan pascabencana.


Sebab, dalam situasi darurat, setiap orang memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda. Penyandang disabilitas, misalnya, dapat menghadapi hambatan dalam mengakses informasi peringatan dini, jalur evakuasi, tempat pengungsian, maupun layanan penyelamatan apabila sistem penanggulangan bencana belum memperhatikan aspek aksesibilitas.


Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, Bayu Eko Prihanto, menyampaikan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi dan kemampuan untuk terlibat aktif dalam upaya penanggulangan bencana.


Menurutnya, budaya sadar bencana harus dibangun mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, dengan memastikan setiap anggota keluarga mendapatkan pemahaman dan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat.


"Teman difabel juga bisa terlihat aktif dalam penanggulangan bencana. Membangun budaya sadar bencana bisa dimulai dari keluarga secara inklusif. Teman difabel perlu dirangkul agar kebijakan penanggulangan bencana, khususnya pada saat penanganan, dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan," ungkapnya.


Kegiatan tersebut diikuti anggota Unit LIDi PB dari berbagai komunitas penyandang disabilitas dan relawan sejumlah organisasi, di antaranya Guruh Merapi, Linang Sayang Community, PMI, FPRB Borobudur, serta organisasi lainnya.


Hadir sebagai narasumber, Kasihan dari Unit LIDi Provinsi Jawa Tengah yang memberikan penguatan mengenai konsep layanan disabilitas, peran penyandang disabilitas, serta pentingnya pelibatan mereka dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.


Ia menegaskan, bencana dapat berdampak kepada siapa saja. Oleh karena itu, yang harus dibangun adalah sistem penanggulangan bencana yang mampu memberikan perlindungan tanpa diskriminasi.


"Bencana itu tidak ada yang inklusif, yang bisa inklusif adalah sistem penanggulangan bencananya. Bencana tidak mengenal diskriminasi, semua akan terkena dampaknya. Penyandang disabilitas juga bisa menjadi relawan karena teman-teman disabilitas adalah subjek, bukan hanya objek dalam penanggulangan bencana," jelasnya.


Prinsip tersebut mencakup lima aspek penting, yaitu partisipasi aktif penyandang disabilitas, prioritas perlindungan sesuai kebutuhan, penyediaan data terpilah, pemenuhan aksesibilitas, serta peningkatan kapasitas.

Dengan penerapan prinsip tersebut, kebutuhan penyandang disabilitas diharapkan dapat terakomodasi sejak tahap perencanaan. Misalnya, informasi peringatan dini perlu tersedia dalam format yang dapat diakses, jalur evakuasi dan tempat pengungsian perlu memperhatikan aksesibilitas, serta proses penyelamatan harus mempertimbangkan kebutuhan setiap individu.


Pentingnya peningkatan kapasitas juga disampaikan Ira S. dari Fidakama. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapatkan pendidikan dan pembekalan keterampilan kebencanaan agar mampu menghadapi keadaan darurat, setidaknya untuk melakukan penyelamatan diri secara mandiri.


"Teman-teman disabilitas perlu dibekali dengan pendidikan dan peningkatan kapasitas, setidaknya mereka bisa menyelamatkan diri sendiri. Setelah diberi kesempatan, mereka bisa berdaya," tutur Ira.


Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kegiatan yang aksesibel, BPBD Kabupaten Magelang juga menghadirkan juru bahasa isyarat dari AJBII. Fasilitas tersebut memungkinkan peserta Tuli mengikuti materi, memahami informasi, serta berpartisipasi dalam diskusi secara lebih setara.


Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, reorganisasi Unit LIDi PB diharapkan memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian peran, serta membangun kolaborasi antarkomunitas dan organisasi dalam mendukung penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.


Keberadaan unit ini diharapkan menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan, memberikan masukan terhadap kebijakan kebencanaan, sekaligus mengembangkan kemampuan dan mengambil peran dalam kegiatan kemanusiaan.


BPBD Kabupaten Magelang berkomitmen mendorong sistem penanggulangan bencana yang semakin inklusif. Dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana, diharapkan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, perlindungan, dan layanan ketika keadaan darurat terjadi.


Pada akhirnya, membangun masyarakat tangguh bencana bukan hanya tentang kemampuan menghadapi ancaman, tetapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk selamat, mandiri, dan berkontribusi bagi sesama.



Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar