Hijrah, Migrasi dari Peradaban Jahiliyah, Bukan Sekedar Escape. And Now?

Setiap 1 Muharam atau tahun baru hijriyah diperingati secara beragam dan pasti meriah, tetapi tetap khidmat. 1 Muharam adalah penanda hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Kadang disebut sebagai tahun baru Islam. Dalam penanggalan Jawa disebut sebagai 1 Suro. 

Galib atau lazimnya suatu peringatan adalah mengingatkan kembali kita pada makna hijrah itu sendiri. Yang pasti bukan perintah untuk napak tilas berpindah dari Makkah ke Madinah.

Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah bukan sekedar pengungsi atau escape dari tekanan Quraisy, melainkan migrasi sebagai strategi untuk membangun tatanan baru yang lebih adil. 

Bagaimana dengan kita sejauh ini, apakah telah melakukan hijrah untuk mencapai tujuan strategis atau sekadar melarikan diri dari problema yang dihadapi?

Krisis di Makkah

Hijrah Nabi berawal dari kondisi krisis: tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang membuat kaum Muslim tidak lagi memiliki ruang hidup. Makkah menjadi tempat yang penuh intimidasi. Namun, Nabi tidak hijrah memilih sekadar melarikan diri. Meninggalkan masalah secara tidak bertanggung jawab atau tinggal glanggang colong playu. 

Beliau berpindah ke Madinah sebagai langkah strategis untuk membangun masyarakat baru. Mundur satu langkah untuk menyusun kekuatan atau langkah baru. Demikian yang terbukti kemudian Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah mengajarkan perbedaan berpindah, antara to Migrate vs to Escape. Yang membedakan adalah arah tujuannya. Escape berarti meninggalkan krisis, tanpa upaya membentuk tatanan baru yang lebih baik. Hasilnya adalah pengungsian abadi.

Migrate berarti berpindah dengan visi yang jelas, membangun sistem baru yang lebih kokoh. Contoh migrasi bertujuan ini adalah program transmigrasi ke luar Jawa. Yang juga masyhur adalah migrasi dari Eropa Barat ke Amerika Utara, Australia dan New Zealand. Hijrah Nabi adalah contoh migrasi sejati, bukan pengungsi.

Transformasi Menuju Madani

Di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya mencari perlindungan, tetapi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi untuk menata institusi. Beliau menyusun Piagam Madinah sebagai kontrak sosial yang melibatkan Muhajirin, Anshar, dan komunitas Yahudi. Piagam ini berfungsi layaknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam piagam ini dijamin pluralisme atau keragaman suku, ras dan agama, dijamin adanya keadilan, dan solidaritas. 

Hijrah Nabi disebut juga migrasi institusional: ada visi, ada aturan, ada kepemimpinan kolektif. Apa yang dibangun dan dijalankan Nabi di Madinah digambarkan saat ini sebagai masyarakat Madani.   

Enak Zamanku To?

Bangsa Indonesia telah mengalami setidaknya tiga hijrah kebangsaan. Proklamasi 1945 untuk mengubur peradaban kolonial imperialis. Tahun 1965 pemurnian ideologi Pancasila dengan melewatkan ajaran komunisme marxisme, dan Reformasi 1998 penyegaran kembali tata negara berdasar supremasi hukum. 

Namun, tidak semua hijrah itu berbentuk migrasi untuk membangun tatanan peradaban yang lebih baik. Sebagaimana diteladankan para reformis. Sebagian lebih menyerupai pelarian dari krisis saat ini. Dan akan kembali ke tatanan peradaban semula yang dianggap menguntungkan. Begini kelakuan para oportunis. 

Oleh karena itu, 28 tahun pascareformasi masih viral tagline Masih Enak Zamanku To? Jangan salah, bahwa yang dikenang zaman enak era Presiden Soeharto adalah terkait kecukupan pangan, pendidikan dan kesehatan.

Putar Haluan

Banyak yang mengira Presiden Soeharto fanatik kepada strategi pertumbuhan ekonomi dalam menjalankan pembanguan. Inti dari strategi pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) digenjot terlebih dahulu melalui industrialisasi, investasi modal asing, dan ekspor. 

PDB yang membengkak memang kekayaan yang terkonsentrasi di pusat/industri, namun pada gilirannya akan terjadi "tetesan ke bawah" (trickle-down effect) secara otomatis, melalui penciptaan lapangan kerja dan selanjutnya kesejahteraan bagi rakyat miskin mendapatkan porsinya melalui sistenm perpajakan progresif.

Memahami berdasarkan berbagai kajian bahwa mekanisme "tetesan ke bawah" tidak semudah itu, pada 1970-an Presiden Soeharto segera mengadopsi strategi pembangunan dipopulerkan oleh International Labour Organization (ILO), yaitu Pendekatan Kebutuhan Dasar (Basic Needs Approach).

Intinya, bahwa tujuan utama pembangunan bukan hanya sekadar pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan penyediaan kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang termiskin.

Dengan ini pemerintah tidak menunggu kekayaan "menetes", tetapi turun tangan langsung membangun infrastruktur dan layanan publik di pedesaan (SD dan Puskesmas).

Agar pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat diakses saat itu juga, tanpa harus menunggu ekonomi makro tumbuh besar. Hasilnya, terjadi lompatan besar dalam capaian angka partisipasi sekolah (APS), penurunan tajam pada angka buta aksara, angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Prestasi ini membuat Indonesia berkibar di jagad internasional. 

Sebelum tahun 1970-an, Soeharto juga pernah menyimpang dari asistensi IMF dalam penerapan strategi pertumbuhan ekonomi, dan memilih untuk memanfaatkan fasilitasi FAO untuk melaksanakan konsep "green revolution". 

Revolusi Hijau adalah peningkatan produksi pangan secara drastis dan cepat melalui penerapan teknologi pertanian modern (BIMAS dan INMAS), untuk mengatasi ancaman kelaparan dan kekurangan pangan dunia. 

Hikmah dari narasi ini, bahwa Presiden Soeharto sebagai nakhoda bahtera Indonesia, pernah putar haluan, ketika menyadari di depan ada karang yang menghalangi pencapaian tujuan menyejahterakan rakyatnya.

Hijrah Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa perubahan sejati membutuhkan visi jangka panjang, institusi yang kuat, dan kepemimpinan kolektif. Beginilah tata negara yang dibangun di Madinah, yang disebut juga masyarakat Madani.

Di awal reformasi 1998 berkembang luas cita-cita untuk membangun tata negara atau struktur politik yang mengambil inspirasi dari ide masyarakat Madani. Maka langkah besar pertama yang dihasilkan adalah amandemen konstitusi UUD 1945  agar mampu memenuhi kebutuhan visi jangka panjang.

Berikutnya adalah membangun institusi atau kelembagaan negara yang kuat dan independen melalui Pemilu eksekutif (Pilpres dan Pilkada) dan Pemilu legislatif (DPR dan DPD). 

Terakhir, membentuk pemerintahan kolektif dengan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi bukan pemerintahan one man show dengan menerapkan prinsip trias politik.

Jika hijrah Indonesia 1998 belum mencapai apa yang diidam-idamkan, jangan alergi untuk melakukan "hijrah keempat" Berkaca pada pak Harto, bahwa beliau pernah melakukan putar haluan ketika situasi dan kondisi menuntut yang demikian. 

Sekali lagi hijrah keempat ini harus berbentuk migrasi institusional untuk menata kelembagaan negara, bukan sekadar melarikan diri dari krisis. 

Selamat merayakan tahun baru Hijriyah, jangan lupa untuk merenungkan: apakah bangsa ini siap melakukan migrasi sejati menuju demokrasi yang berkeadilan?

Penulis: Budiono, Pemerhati Sosial Ekonomi dan Politik Pemerintahan