BERITAMAGELANG.ID - Selain kebijakan strategis upaya percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan dan pengangguran, politik sungai dan pelestarian sumberdaya alam menjadi salah satu tema penting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Hotel Artos Magelang, Selasa (23/10).
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan saat ini problem tata ruang dan lingkungan menjadi signifikan, dan harus diperhatikan secara serius.
"Kawasan rawan bencana saat ini menjadi perhatian nasional. Kondisi rawan bencana kita sangat luar biasa. Sesuai informasi ahli geofisika terdapat titik sesar berpotensi terjadi gempa yakni di kota Semarang dan Kebumen. Untuk itu tugas kita mempersiapkannya," katanya.
Ganjar juga mengingatkan bonus demografi, problem lingkungan sudah terjadi di sekitar kita. Sehingga tata ruang menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya bencana.
"Jangan ditabrakkan antara tata ruang dengan tata uang, itu akan menodai dan berbahaya bagi masyarakat," tegas Ganjar.
Udara kita akan mengalami tekanan akibat meningkatnya pencemaran yang luar biasa. Pengelolaan sampah dan produktivitas pertanian kita terkendala kondisi air, beberapa tempat di Jawa Tengah mengalami defisit.
"Kalo kita tidak menjaga dengan baik ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Beruntung ada inisiatif masyarakat untuk melakukan politik air dengan Kongres Sungai, dan Sekolah Sungai yang menjadi perhatian Australia. Ini bisa diikuti oleh daerah lain dengan partisipasi masyarakat," paparnya.
Ganjar juga menyinggung pentingnya peningkatan kualitas pendidikan pelayanan kesehatan di daerah dalam menghadapi bonus demografi.
"Puskesmas menjadi benteng terdepan dalam soal kesehatan. Kita juga berharap 'Kuantum', atau lompatan peningkatan kualitas Pendidikan. Kita utamakan aspek pendidikan berkarakter untuk meningkatkan sumber daya," ungkapnya.
Dalam Musrenbang ini menjadi sarana Sosialisasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023. Hal itu menurut Ganjar sebagai upaya mencapai visi pembangunan menuju Jawa Tengah lebih sejahtera dan berdikari.
"Kita harus fokus terhadap arah kebijakan yang disepakati. Peningkatan kualitas ASN, mempercepat reformasi birokrasi 'Tetep mboten korupsi mboten ngapusi' dalam suasana partisipatif akuntabilitas dan transparan," tandasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Bupati, Walikota, Pejabat pusat dan daerah, LSM, DPRD Provinsi, Akademisi, tokoh Politik, perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
0 Komentar