Optimalkan Potensi Wisata Telomoyo, Pemkab Magelang Perkuat Sinergi Pajak dengan Pelaku Usaha

Dilihat 17 kali

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar Sosialisasi Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha Pariwisata Tahun 2026 di Flow Skyland Cafe and Eatery Telomoyo, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membangun kesadaran perpajakan di kalangan pelaku usaha wisata, khususnya di kawasan Telomoyo.


Acara yang dipandu oleh Host Fany Rachma ini menghadirkan empat narasumber lintas sektor, yakni Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Magelang Robin Abdi Ketaren, Kepala BPPKAD M. Taufiq Hidayat Yahya, Kepala Disparpora Farnia Berliani Sri Tulodho, serta Ketua PHRI Kabupaten Magelang Usep Saripudin.


Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang, M. Taufiq Hidayat Yahya menegaskan, pesatnya perkembangan usaha pariwisata di kawasan Telomoyo, mulai dari objek wisata, wahana rekreasi, hotel, homestay, kafe, restoran, hingga jasa parkir, merupakan potensi besar penggerak ekonomi sekaligus penopang PAD.


Ia menyoroti berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memperluas objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor Jasa Kesenian dan Hiburan, termasuk wahana ekologi, pendidikan, budaya, dan agrowisata. Terlebih, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, masih ditemukan pelaku usaha di kawasan Telomoyo yang belum terdata sebagai wajib pajak.


"Kami tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan, sinergi, dan kolaborasi semua pihak. Harapannya dukungan pelaku wisata bisa meningkatkan PAD untuk meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat juga," ujar Taufiq. 


Ia pun mengajak pelaku usaha untuk terbuka dalam proses pendataan agar pengelolaan pajak berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan demi mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang ANYAR GRESS (Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera).


Dari sisi regulasi dan penegakan aturan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Robin Abdi Ketaren memaparkan, pihak kejaksaan mengedepankan pendekatan pembinaan sebelum penerapan sanksi pidana. 


"Kejari Kabupaten Magelang siap memberikan pendampingan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi pelaku usaha melalui kanal Halo JPN," ungkapnya.


Sementara itu, Kepala Disparpora Kabupaten Magelang Farnia Berliani Sri Tulodho memaparkan, sektor pariwisata memiliki peran vital dalam menopang investasi dan pendapatan daerah. Dengan capaian angka kunjungan wisata yang menyentuh 479.000 wisatawan dalam setahun atau rata-rata 1.300 kunjungan per hari, Disparpora terus mendorong penguatan ekosistem wisata.


Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan platform wisata terpadu layaknya Traveloka yang memadukan destinasi, moda transportasi, hingga akomodasi, serta menjalin kerja sama dengan PT Taman Wisata Candi (TWC) agar lonjakan kunjungan di Borobudur turut berdampak pada destinasi wisata lainnya di Kabupaten Magelang.


Mewakili pelaku industri, Ketua PHRI Kabupaten Magelang Usep Saripudin menyambut baik ruang dialog dan sinergi lintas instansi ini. Pihaknya berharap adanya pendampingan hukum yang berkelanjutan apabila pelaku usaha menghadapi kendala di lapangan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat agar iklim usaha pariwisata di Kabupaten Magelang terus tumbuh kondusif.


Melalui forum diskusi ini, pemerintah daerah dan pelaku usaha sepakat untuk memperkuat komunikasi dua arah sehingga kepatuhan pajak dapat berjalan beriringan dengan kemajuan sektor pariwisata daerah.

Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar