BERITAMAGELANG.ID - Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto menyebutkan langkah pertama untuk menanggulangi kemiskinan harus diawali dengan data yang akurat. Tidak hanya itu, inflasi, stunting, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran menjadi konsentrasi untuk diatasi bersama. Hal tersebut disampaikan Pj Bupati saat membuka Rakor Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Bina Karya Setda Kabupaten Magelang, Jumat (14/6/2024).
Untuk langkah pertama tentunya kita harus dengan data. Kita sudah tidak bisa dengan narasi-narasi, kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan harus dilakukan dengan mensasar data," tegas Sepyo.
Terkait data tersebut, pada triwulan 1, Sepyo menyebutkan sudah dievaluasi oleh pusat. Data yang disampaikan kemiskinan ekstrem untuk desil 1 Kabupaten Magelang pada akhir 2023 ada 47.935 jiwa. Sepyo berharap data tersebut sudah sesuai karena sudah disampaikan ke Kemendagri.
"Tolong dikroscek apakah sudah sesuai dengan aplikasi P3KE, apabila ada perubahan tolong diupdate di triwulan 2, bisa naik apa turun, itu harus disampaikan, jangan sampai nanti kita laporan triwulan 2 datanya berubah. Berubah oke, tapi harus ada berita acaranya. Baik pusat maupun gubernur monitoring data melalui P3KE," pesannya.
Sepyo berpesan agar data yang ada harus selalu terupdate, harapannya data angka kemiskinan itu terus turun, sehingga menunjukkan keberhasilan Pemkab Magelang.
"Kita semua kerja sama, kita tim dari Kabupaten Magelang, mulai dari Pj. Bupati, seluruh pejabat, OPD, ASN, perangkat desa, sampai ke masyarakat kita harus bahu membahu untuk berkerja sama berkoordinasi," ajaknya.
Setelah berpatokan pada data, kemudian tim dari Kabupaten Magelang mensasar data-data kemiskinan ekstrem itu sendiri. Langkahnya sesuai dengan parameter yang digariskan dari pusat karena indikator penanganan dimonitor dari pusat. Hal ini harus dilakukan sesuai Inpres No.4 Tahun 2022 tentang penanganan kemiskinan ekstrem.
Ada beberapa kriteria, yaitu mengurangi beban pengeluaran, kemudian meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan. Sepyo menambahkan, dari tiga kriteria itu ada kegiatan yang bersinggungan dengan OPD.
"OPD tolong nanti diprogramkan dengan anggaran yang ada ini untuk disassar. Terkait dengan anggaran bisa juga melibatkan Baznas. Untuk mengurangi pengeluaran, bisa CSR tentunya di bawah kooordinasi TKPK ini," pungkasnya.
Sekretaris Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang, Margono menyebutkan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem merupakan salah satu persoalan mendasar, yang menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan merupakan persoalan global yang secara khusus tertuang dalam Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Penanganan masalah kemiskinan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat dan daerah tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemangku kepentingan seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial/kemasyarakatan dan filantropi.
"Penanggulangan kemiskinan akan berdaya guna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor, terencana, terkoordinasi secara sistematis, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat," ujar Margono.
Kegiatan ini bermaksud menyamakan persepsi semua stakeholder TKPK Kabupaten Magelang dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi dan pengendalian program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang.
Tujuannya yaitu mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem Kabupaten Magelang tahun 2024.
"Kemudian melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta memastikan ketepatan jenis intervensi, lokasi dan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan," terangnya.
Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Magelang diikuti unsur dari DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, semua perangkat daerah, camat, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, Baznas, dunia usaha, organisasi sosial, dan organisasi masyarakat.
Kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto selaku ketua TKPK Kabupaten Magelang tentang Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Magelang. Dilanjutkan materi dari Kepala Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang M. Taufiq Hidayat Yahya tentang Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian laporan pelaksanaan Garda Pepak (Gerakan Pendampingan untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan) dari BKPPD, DPRKP, dan Dispuspa Kabupaten Magelang.
0 Komentar