BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kecamatan Salaman memiliki program inovasi di bidang literasi yaitu SALIRA, Salaman Berliterasi untuk Kesejahteraan. Peluncuran program ini dilangsungkan di Aula Kecamatan Salaman dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir, Rabu (9/7/2025). Salira merupakan gerakan pengembangan literasi masyarakat di lingkup Kecamatan Salaman yang melibatkan seluruh lapisan dalam pelaksanaan program-programnya.
SALIRA merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai elemen, seperti Bunda Literasi Kecamatan Salaman, Penggiat Literasi, Penggiat Seni Budaya, TP PKK Kecamatan, Dharma Wanita Persatuan Kecamatan, Kelompok Kerja Bunda PAUD Kecamatan, dan Tim Pembina Posyandu Kecamatan.
"Gerakan ini membuka kesempatan kerja sama seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan yang peduli dengan pengembangan literasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan," kata Camat Salaman, Imam Wisnu Kusuma.
Program ini menyasar beberapa hal, seperti Literasi Baca Tulis, Literasi Numerasi, Literasi Sains, Literasi Digital, Literasi Finansial, Literasi Budaya dan Kewargaan. Dalam hal ini camat berperan sebagai penggerak dengan cara menginisiasi program literasi, menggerakkan partisipasi, dan memotivasi masyarakat. Fasilitator dengan cara menyediakan akses informasi, membangun kemitraan, dan menyediakan fasilitas.
"Motivator dengan cara menjadi contoh, memberikan apresiasi, dan menggalakkan budaya literasi. Serta, penanggung jawab dalam penyelenggaraan perpustakaan kecamatan berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perpustakaan,"Â ungkapnya.
Sementara kepala desa berperan dalam pengembangan literasi masyarakat. Yaitu, menyediakan fasilitas dan sarana antara lain mempersiapkan penganggaran untuk kegiatan literasi desa, membangun dan mengembangkan perpustakaan desa dan menyediakan akses internet dan perangkat.
"Menjalin kemitraan dan kolaborasi bekerja sama dengan lembaga pendidikan, perangkat daerah terkait, dan melibatkan tokoh masyarakat," pesannya.
Camat menjelaskan, kegiatan literasi yang pernah dijalankan di wilayahnya adalah tebar buku di satuan PAUD, SD, dan Pojok Baca TP PKK Desa, bedah buku, penambahan koleksi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, TP PKK Kecamatan Salaman, dan DWP Kecamatan Salaman untuk Perpustakaan TINTA EMAS. Donasi Buku melalui Forum Anak Magelang, Lomba Video Bunda Membacakan Buku Cerita Anak, serta Lomba Pembuatan Alat Peraga Edukatif.
"Namun, berbagai kegiatan tersebut belum terwadahi dan dikelola dalam sebuah gerakan yang terstruktur dan masif. Oleh karena itu, SALIRA hadir sebagai gerakan untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Magelang menuju Masyarakat Kabupaten Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera (ANYAR GRESS)," harapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir menyambut positif inovasi program Salira yang dijalankan Pemerintah Kecamatan Salaman. Pada kesempatan itu, Sakir juga menjadi narasumber dalam Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah. Menurut dia, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
"Literasi juga tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan," ujarnya.
Ia memaparkan tentang angka partisipasi sekolah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jateng dan Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Berdasarkan data menunjukan bahwa di Kabupaten Magelang 861 anak putus sekolah, 2.391 anak tidak melanjutkan sekolah, 2.935 anak belum pernah sekolah. Sehingga diperoleh total Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Magelang adalah sebanyak 6.187 anak.
"Di sisi lain, 7.395 anak sedang mengenyam pendidikan non formal kesetaraan. Terkhusus di Kecamatan Salaman data menunjukan bahwa jumlah anak tidak sekolah sebanyak 242 anak dengan rincian 23 anak putus sekolah, 93 anak tidak melanjutkan sekolah dan 126 anak belum pernah sekolah. Serta anak yang sedang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan sebanyak 1.131 anak," ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki peran sangat penting dalam penanggulangan ATS. Baik melalui pengaturan kebijakan, pengalokasian anggaran, pengawasan program, representasi masyarakat, hingga membangun sinergi lintas sektor. Tanpa dukungan DPRD yang aktif dan berpihak, program penanggulangan ATS akan sulit berjalan optimal.
"Oleh karena itu, sudah saatnya DPRD dan kita semua, menjadikan isu ATS sebagai agenda prioritas dalam penyusunan kebijakan dan anggaran pendidikan. Demi memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam haknya untuk memperoleh pendidikan," urainya.
Acara yang berbarengan dengan Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah ini juga dihadiri anggota DPRD lainnya, Hibatun Wafiroh dari fraksi PKB. Penanganan anak tidak sekolah ditujukan bagi Tim Pembina Posyandu Desa dan Pengurus Posyandu Bidang Pendidikan dengan tema Mengembalikan Anak ke Sekolah untuk Mewujudkan Pendidikan untuk Semua.
Kegiatan diikuti Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Tim Pembina Posyandu Kecamatan Bidang Pendidikan, Pokja II TP PKK Kecamatan, Dharma Wanita Persatuan Kecamatan, Ketua Tim Pembina Posyandu Desa Bidang Pendidikan dan Pengurus Posyandu Bidang Pendidikan se Kecamatan Salaman.
0 Komentar