BERITAMAGELANG.ID - Bupati Magelang Grengseng Pamuji membuka Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Magelang Tahun 2026 yang membahas penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) Magelang Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Cemerlang Setda Kabupaten Magelang, Jumat (20/11/2026).
Dalam sambutannya, Grengseng menyampaikan sidang pleno tersebut tidak sekadar menjadi proses administratif, tetapi juga menjadi ruang diskusi bersama untuk menghasilkan kebijakan pengupahan yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha.
Menurutnya, pembahasan UMK harus dilandasi kepentingan bersama, bukan kepentingan satu pihak atau kelompok tertentu. Ia menyadari terdapat perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha dalam proses penentuan upah. Namun, perbedaan tersebut perlu disikapi melalui dialog yang konstruktif dengan mengedepankan persamaan tujuan.
"Saya berharap jangan sampai nanti menyamakan hal yang berbeda dan membedakan hal yang benar-benar sama. Dalam setiap diskusi, kita perlu memahami mana hal yang memang berbeda dan mana hal yang menjadi persamaan kita," ungkap Grengseng.
Ia menegaskan, baik pekerja maupun pengusaha memiliki kepentingan yang sama, yakni menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap praktik ekonomi dan pembangunan masyarakat.
Grengseng juga berharap pembahasan berlangsung dengan semangat mencari titik temu. Apabila belum tercapai kesepakatan dalam satu pembahasan, hal tersebut tidak berarti kesepakatan tidak dapat dicapai, melainkan perlu dilanjutkan melalui proses dialog dan pertimbangan bersama.
"Kita berharap keputusan yang diambil nantinya bisa memberikan jaminan bagi pekerja yang sudah bekerja untuk mendapatkan hak dan jaminannya, serta memberikan jaminan keberlangsungan perusahaan bagi pengusaha," jelasnya.
Ia mengajak seluruh unsur Dewan Pengupahan untuk menjaga situasi dan kondisi perekonomian daerah agar tetap kondusif. Pemerintah Kabupaten Magelang berharap proses penetapan UMK dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, dunia usaha, dan kemajuan ekonomi daerah.
Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Magelang, Siti Zumaroh menjelaskan, pelaksanaan sidang pleno dilakukan segera setelah diterimanya surat dari Menteri Ketenagakerjaan terkait mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027.
Ia menyampaikan, rekomendasi UMK dari kabupaten/kota paling lambat disampaikan kepada Gubernur pada Senin, 23 November 2026. Oleh karena itu, pembahasan di tingkat kabupaten perlu dilaksanakan secara cepat agar tahapan penetapan dapat berjalan sesuai jadwal.
Lebih lanjut ia menjelaskan, mekanisme penetapan UMK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam sidang pleno, inflasi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,18 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mencapai 5,89 persen.
UMK Kabupaten Magelang tahun 2026 sebesar Rp2.607.790. Nilai penyesuaian untuk UMK tahun 2027 selanjutnya akan dibahas bersama oleh unsur Dewan Pengupahan melalui sidang pleno tersebut.
Dalam paparannya, ia juga menyampaikan sejumlah indikator ketenagakerjaan Kabupaten Magelang. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Magelang tercatat sekitar Rp3,4 juta, sedangkan median upah sebesar Rp2,2 juta dan rata-rata upah sebesar Rp2.187.625. Sementara itu, pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp1.153.814.
Dari sisi komposisi tenaga kerja, sektor informal masih mendominasi. Pada 2025, jumlah tenaga kerja sektor formal tercatat sebanyak 266.971 orang, sedangkan sektor informal sebanyak 539.170 orang.
Ia berharap kondisi perekonomian Kabupaten Magelang ke depan semakin membaik sehingga risiko PHK dan pengangguran dapat ditekan, produktivitas meningkat, serta kesejahteraan pekerja semakin baik.
Melalui sidang pleno tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten Magelang selanjutnya membahas penyesuaian UMK Tahun 2027 sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati Magelang untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah.
0 Komentar