BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar kegiatan pembinaan Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) bagi 21 desa pilot project dari seluruh kecamatan. Rangkaian kegiatan yang berlangsung selama sembilan hari, mulai 16 hingga 26 November 2026, ini memasuki hari keempat, Kamis (19/11/2026) yang dipusatkan di Balai Desa Gulon, Kecamatan Salam, khusus bagi kader Posyandu di Desa Gulon.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Magelang, Dian Ekawati Grengseng Pamudji menilai, transformasi Posyandu telah memperluas peran lembaga tersebut sehingga tidak lagi terbatas pada bidang kesehatan, melainkan mencakup enam bidang SPM, yakni Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), serta Sosial.
Menurutnya, pelaksanaan enam bidang SPM ini merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan komitmen, konsistensi, serta penguatan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa karena tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
"Khusus untuk 21 desa pilot project yang telah ditunjuk, saya berharap dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan Posyandu 6 Bidang SPM di wilayah masing-masing. Tentunya akan ada proses, tantangan, dan kendala yang dihadapi, tetapi dari pengalaman tersebut kita bisa belajar sehingga nantinya dapat mengembangkan praktik-praktik baik untuk diterapkan di desa-desa lainnya di Kabupaten Magelang," ujar Dian Ekawati Grengseng Pamudji.
Ia juga menekankan agar para pengurus dan kader tidak berhenti pada pemahaman materi semata, tetapi menindaklanjutinya melalui langkah nyata guna membangun Posyandu yang semakin kuat secara kelembagaan dan semakin baik dalam memberikan pelayanan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang sekaligus Bendahara Tim Pembina Posyandu Kabupaten Magelang, Finka Murti Kumalasari menjelaskan, pada hari keempat di Desa Gulon, pembinaan diikuti 86 peserta yang seluruhnya berasal dari 20 Posyandu di desa setempat.
Menurut Finka, meskipun Posyandu 6 SPM telah dicanangkan di Kabupaten Magelang pada 2026, pengukuhannya baru menjangkau tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, sedangkan kader Posyandu di tingkat dusun yang menjalankan kegiatan harian belum seluruhnya memahami konsep tersebut. Melalui pendampingan pada 21 desa pilot project tahun ini, pengetahuan tersebut diharapkan dapat ditularkan ke seluruh desa menjelang lomba Posyandu tingkat kabupaten pada 2027.
"Posyandu merupakan solusi permasalahan yang ada di desa, dua diantaranya seperti stunting dan kemiskinan," terang Finka.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang, Diah Pratiwi, dalam kegiatan ini hadir selaku perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu untuk memberikan informasi terkait bidang pendidikan yang merupakan salah satu dari enam bidang SPM. Ia menekankan pentingnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak usia 0-6 tahun yang mencakup jalur formal seperti Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan Bustanul Athfal (BA), maupun jalur nonformal seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Pos PAUD.
Diah menuturkan, penyelenggaraan PAUD terintegrasi dengan Posyandu melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Pada aspek pemantauan tumbuh kembang anak, satuan PAUD bekerja sama dengan Posyandu setempat dalam penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, hingga pemberian makanan tambahan.
"Ke depannya nanti melalui kader-kader Posyandu ini bisa memastikan anak-anak di wilayah tersebut itu bisa masuk layanan PAUD," kata Diah, seraya berharap anak usia 0-6 tahun pada masa golden age memperoleh layanan sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas.
Dari tingkat desa, Ketua PKK Desa Gulon, Ida Sri Kurniyati, mengungkapkan, selama ini pelaksanaan Posyandu di wilayahnya menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyesuaian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di tingkat RT/dusun, benturan jadwal kader yang bekerja secara sukarela, hingga keterbatasan dana operasional atau uang lelah bagi 143 kader Posyandu di Desa Gulon.
"Selain itu, kebutuhan penambahan personel dari sebelumnya lima kader per Posyandu menjadi sembilan kader untuk mengampu 6 SPM juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen," ungkapnya.
Meski demikian, Ida menilai pembinaan lintas OPD ini memberikan pemahaman baru bagi para kader mengenai cakupan tugas di luar bidang kesehatan, termasuk di sektor pendidikan. Ia mencontohkan, kader kini mengetahui bahwa pendataan anak tidak sekolah (ATS), penguatan literasi digital, hingga identifikasi pengelolaan perpustakaan desa turut menjadi bagian dari layanan pendidikan yang dapat dijembatani Posyandu.
"Harapannya jadi ini misalnya dari anak yang tidak sekolah ini nanti bisa diarahkan ke kesetaraan. Misalnya kok dia baru kelas lima kok tidak lulus sampai kelas enam, nah itu nanti bisa diarahkan ke ikut kesetaraan," ujar Ida, sembari menambahkan, kader juga akan mendata dan memberikan penyuluhan kepada orang tua agar anak-anak usia dini mau mengakses layanan PAUD maupun pendidikan dasar sesuai jenjangnya.

0 Komentar