Pemkab Magelang Perkuat Keamanan Data Dukung Pengambilan Kebijakan Daerah

Dilihat 40 kali

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong penguatan keamanan data dan informasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya ini dilakukan untuk memastikan data yang dikelola pemerintah daerah tidak hanya akurat dan terintegrasi, tetapi juga terlindungi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.


Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Literasi Keamanan Informasi bertema "Penguatan Keamanan Data dalam Mendukung Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang di Ruang Rapat Command Center (CCR) Diskominfo, Selasa (17/11/2026). Kegiatan dibuka Pj. Sekretaris Daerah David Rudiyanto mewakili Bupati Magelang. 


Dalam sambutan Bupati Magelang yang dibacakan Pj. Sekretaris Daerah, David Rudiyanto disampaikan, data memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.


Pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong tata kelola dan pemanfaatan data yang terintegrasi dari seluruh perangkat daerah sebagai dasar perumusan kebijakan, penentuan prioritas pembangunan, serta pengambilan keputusan yang tepat dan terukur. 


"Oleh karena itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kualitas, keakuratan, dan keandalan data yang digunakan," ujar David.


Dalam sambutan tersebut juga ditekankan, data merupakan aset strategis pemerintah daerah yang wajib dijaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya. Seluruh pimpinan perangkat daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap keamanan sistem elektronik dan data yang dikelola di lingkungan masing-masing.


Pimpinan OPD juga diharapkan memastikan setiap aset digital, seperti website, aplikasi, server, dan sistem elektronik lainnya, teridentifikasi dengan baik, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. 


"Perlindungan sistem perlu dilakukan melalui pemeliharaan dan pembaruan secara berkala, pengujian keamanan, pencadangan data, serta penerapan pengamanan pada server dan aplikasi," pesannya.


Selain itu, penguatan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi hal penting agar penanganan keamanan informasi dapat dilakukan secara terpadu. 


"Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab operator atau petugas pengelola teknologi informasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala," pungkasnya.


Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Danang Jaya menjelaskan, pengelolaan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus dilakukan secara menyeluruh sepanjang siklus hidup sistem elektronik. 


"Aspek keamanan perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan, perancangan, pengembangan, implementasi, hingga operasional dan pemeliharaan, termasuk penanganan insiden serta pemulihan sistem," jelasnya.


Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut mencakup kejelasan dasar hukum dan tanggung jawab pengelolaan data, penilaian risiko, inventarisasi aset, serta klasifikasi data berdasarkan tingkat kerahasiaannya. 


"Pengendalian teknis melalui pengaturan akses, autentikasi, kriptografi, keamanan infrastruktur, dan pengujian secara berkala juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan data," tegasnya.


Dalam pengelolaan data lintas perangkat daerah, aspek tata kelola agregasi dan pertukaran data juga perlu diperhatikan. Penerapan prinsip Satu Data Indonesia, standar data dan metadata, keamanan kode sumber aplikasi, serta pengaturan hubungan kerja dengan pihak ketiga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keamanan informasi pemerintah daerah.


Lebih lanjut, Danang Jaya menekankan, pimpinan OPD memiliki peran penting dalam tata kelola keamanan informasi di lingkungan instansinya. Penerapan prosedur keamanan, penyediaan sumber daya manusia dan anggaran, pemantauan, serta kesiapan menghadapi insiden dan menjaga keberlangsungan layanan perlu menjadi perhatian bersama. 


"Dengan demikian, keamanan informasi tidak hanya menjadi urusan teknis tetapi juga bagian dari tata kelola dan tanggung jawab manajemen pemerintahan," kata dia.


Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pimpinan perangkat daerah semakin memahami pentingnya pengelolaan data yang aman dan bertanggung jawab. Penguatan keamanan informasi perlu menjadi komitmen bersama agar transformasi digital Pemerintah Kabupaten Magelang dapat berjalan secara aman, andal, dan terpercaya serta mampu mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan berbasis data.


Kegiatan ini ditujukan bagi para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dengan peserta yang hadir merupakan perwakilan dari masing-masing perangkat daerah, termasuk unsur Asisten Sekda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan/Dinas, Bagian, dan Kecamatan. (Arifur)



Editor Fany Rachma

0 Komentar

Tambahkan Komentar