BERITAMAGELANG.ID - Di tengah tantangan pembangunan daerah dan meningkatnya kebutuhan layanan publik, Pemerintah Kabupaten Magelang memanfaatkan momentum buka puasa bersama di Masjid Al Mukarom, Desa Karang Talun, Kecamatan Ngluwar, Kamis (6/3), sebagai ruang akuntabilitas sekaligus konsolidasi kebijakan. Forum yang dihadiri Forkopimda itu menjadi ajang pemaparan capaian awal dan strategi lanjutan program prioritas yang tertuang dalam visi misi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menegaskan, komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan layanan kesehatan melalui salah satu program prioritas Sapta Cipta, yakni Sehat Wargane.
Menurutnya, lonjakan jumlah pasien di sejumlah fasilitas kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab Magelang berencana menambah kapasitas kamar pelayanan guna mengurangi beban pasien yang kerap membludak.
"Kami akan menambah kamar pelayanan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan kesehatan sekaligus mengurangi kepadatan pasien," kata Grengseng.
Tak hanya itu, Pemkab Magelang juga akan memperluas kerja sama dengan Rumah Sakit Candi Umbul Grabag dan Rumah Sakit Bukit Menoreh Salaman agar dapat menerima pasien gratis kelas 3. Skema ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret menghadirkan jaminan kesehatan yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat sistem layanan kesehatan daerah berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Di sektor infrastruktur, Grengseng mengakui perbaikan jalan di wilayah Ngluwar belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh perbaikan jalan tol di kawasan tersebut yang menjadikan sejumlah ruas jalan kabupaten sebagai jalur alternatif kendaraan berat.
"Jika diperbaiki sekarang, dikhawatirkan akan rusak kembali karena masih menjadi akses keluar-masuk truk-truk besar," ungkap Grengseng.
Pemerintah Kabupaten Magelang, lanjutnya, akan melakukan perbaikan secara bertahap sembari berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
"Strategi ini diambil untuk memastikan anggaran perbaikan jalan lebih efektif dan tidak terbuang akibat kerusakan berulang," tegasnya.
Selain kesehatan dan infrastruktur, sektor pertanian di Kecamatan Ngluwar turut menjadi sorotan. Wilayah ini dinilai memiliki potensi strategis sebagai lumbung pangan padi di Kabupaten Magelang.
Grengseng menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sektor pertanian, termasuk pengembangan sistem mina padi model budidaya terpadu antara tanaman padi dan perikanan.
"Harapannya, petani bisa merasakan panen dua kali dalam satu musim dan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat," harapnya.
Apabila diterapkan secara optimal, konsep mina padi diyakini mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menambah sumber pendapatan petani, sehingga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan.
Dukungan terhadap program prioritas pemerintah daerah juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Fakhrudin. Ia menegaskan, menjaga kondusivitas daerah merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan visi Magelang Anyar Gress.
"Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat agar program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga," kata Fakhrudin.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi legislasi yang strategis dalam memastikan visi dan misi kepala daerah memiliki landasan hukum yang kuat. Salah satu langkah konkret adalah pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah yang menjadi payung hukum program layanan kesehatan gratis kelas 3.
"Kami memastikan adanya regulasi yang jelas agar program kesehatan gratis kelas 3 memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan, bukan sekadar kebijakan jangka pendek," kata Fakhrudin.
Selain fungsi legislasi, DPRD juga menjalankan fungsi anggaran melalui pengesahan APBD untuk mendukung proyek prioritas pembangunan daerah. Fungsi pengawasan pun dilakukan agar implementasi kebijakan tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
0 Komentar