Telah menjadi SOP atau Standar Operasional Prosedur wakil dari Bappeda dalam Musrenbang di kecamatan menyampaikan rencana pembangunan daerah tahun yang direncanakan atau tahun depan.
Materi paparan mencakup tiga hal, yaitu apa target dan sasaran yang ingin dicapai, dengan cara apa target dan sasaran dimaksud dicapai, dan sampai dimana target dan sasaran tercapai atau evaluasi hasil pembangunan utamanya indikator makro.
Adakalanya penyampian ini berlangsung interaktif, dimana peserta musrenbang yang antara lain kepala desa tiba-tiba menyela: "Yang penting netes, pak".
Karena menurut parasangka saya, yang dimaksud netes, yang dalam bahasa Indonesia "menetes" dan memiliki arti "jatuh setetes demi setetes." Biasanya digunakan untuk menggambarkan cairan yang perlahan-lahan jatuh, misalnya air, darah, atau minyak.
Maka saya jelaskan strategi pembangunan yang disebut trickle-down effect atau dampak tetesan ke bawah.
Asumsi dasar dari strategi trickle-down effect adalah jika negara memberikan fasiltas-fasilitas kepada usaha atau industri besar dan modern (pro-business) melalui pemotongan pajak (tax holiday), subsidi, atau insentif.
Pada tahap selanjutnya atau setelah usaha atau industri besar maju pesat akan "menetes ke bawah" dan perekonomi yang lebih luas, termasuk kelompok berpendapatan rendah, diuntungkan melalui pajak, investasi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Berbagai kebijakan di seluruh dunia, telah menerapkan teori tetesan ke bawah dalam, dengan hasil yang mengesankan. Misalnya, di Indonesia sebelum 1998 berkat penerapan teori ini ekonomi tumbuh konsisten di atas 7 persen.
Numun, usaha besar full fasilitas (tax holiday dan subsidi) rentan gejolak. Misalnya, menghadapi krisis moneter 1998, justru usaha besar yang bertumbangan. Oleh karena itu, pada masa selanjutnya strategi pembangunan tidak hanya bergantung atau bertumpu pada trickle-down effect.
Penjelasan saya disanggah, katanya yang ditanyakan adalah netes bukan netes. Yang dimaksud netes adalah sejauh mana usulan dari musrenbang tahun yang lalu terakomodir menjadi kegiatan yang terbiayai dalam APBD.
Ternyata yang dimaksud netes dalam Bahasa Jawa. Sedangkan dalam bahasa Indonesia "menetas" yang diartikan sebagai proses keluarnya anak hewan dari telur. Yaitu keluarnya anak ayam, bebek, atau hewan bertelur lainnya.
Sejatinya, menjadi tantangan tersendiri menjelaskan manfaat dari musrenbang. Umumnya, informasi sulit tersebar luas jika hanya dilakukan mengandalkan satu media, misalnya musrenbang.
Hari gini, supaya informasi dapat tersebar luas, beberapa strategi yang bisa digunakan, antara lain memanfaatkan media sosial: Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Menjalin kolaborasi: kerja sama dengan influencer atau komunitas yang relevan.
Menggunakan konten menarik: seperti video, infografis, atau meme. Memakai hashtag. Membagikan informasi di forum atau grup yang sesuai, seperti Reddit, Kaskus, atau grup WhatsApp dan Telegram.
Islamic Centre
Masyarakat mungkin yang belum semua tahu bahwa pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah hasil musrenbang wilayah yang kebetulan Kabupaten Magelang menjadi tuan rumah.
Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di Kabupaten Magelang menelan biaya sekitar Rp125,7 miliar, adalah program prioritas Bupati Magelang yang termuat dalam visi misi bupati. Dalam program prioritas bupati, embrio MAJT adalah program pembangunan Islamic Centre.
Anggaran pembangunan MAJT bersumber pada APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp121,5 miliar untuk pembangunan fisik dan sekitar Rp4,2 miliar untuk sarana prasarana pendukung. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dan mampu menampung hingga 8.000 jemaah.
Pembangunan flyover canguk di Magelang dibiayai APBN sekitar Rp103 miliar, juga merupakan program prioritas Bupati Magelang yang termuat dalam visi misi. Berkat proyek ini kemacetan di kawasan Simpang Empat Canguk, yang merupakan titik temu lalu lintas dari arah Semarang, Yogyakarta, Salatiga, dan Kota Magelang, terurai. Flyover ini juga dapat meningkatkan konektivitas destinasi wisata Borobudur, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sejatinya, banyak proyek besar yang direncanakan dari bawah yang akhirnya netes terealisasi melalui sumber dana APBN maupun APBD Provinsi Jateng. Misalnya, beberapa rehab pasar, jembatan pada ruas jalan Karet – Salamkanci. Juga revitilasi jalan Sawitan – Blondo yang telah masuk ke RKPD Provinsi, tinggal tunggu waktu untuk netes dari APBD Provinsi Jateng.
Amanat Regulasi
Umumnya, disampaikan juga bahwa Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), adalah amanat regulasi yaitu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Dengan demikian, dianggap segenap peserta Musrenbang adalah insan yang menjujung tinggi hukum dan peraturan. Atau halusnya, sakdremo nglakoni. Namun, tidak jarang ada peserta yang belum puas, sehingga menyela atau melakukan interupsi.
Sesuai regulasi, Musrenbang adalah mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dimana perwakilan masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.
Sebagai proses perencanaan pembangunan partisipatif, dalam Musrenbang dilibatkan perwakilan kelompok masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
Sebagaimana telah berlangsung dari tahun ke tahun, berbagai tingkatan pemerintahan melaksanakan Musrenbang, sesuai dengan hierarki perencanaan pembangunanya, yaitu: Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional.
Inovasi
Kendala klasik yang dihadapi adalah bagaimana usulan kegiatan dari hierarki perencanaan pembangunan terbawah terakomodasi hierarki perencanaan pembangunan selanjutnya. Misalnya, bagaimana usulan kegiatan dari desa terakomodasi kedalam RKPD kabupaten dan selanjutnya teralisasi di dalam APBD.
Ada beberapa inovasi untuk mengatasi kendala klasik di atas, antara lain melalui rapat teknis dan pagu kecamatan. Melalui rapat teknis perangkat daerah memaparkan program dan kegiatan dihadapan camat atau delegasi kecamatan.
Tugas camat menandai mana kegiatan perangkat daerah, yang sesuai dengan usulan kegiatan hasil Musrencang kecamatan, untuk dilaksanakan di wilayah kerjanya. Pemberian tanda ini juga mempertimbangkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pemberian tanda ini selanjutnya dibatasi jumlahnya dengan pagu wilayah.
Pagu kecamatan, juga digunakan untuk mengarasi kendala klasik Musrenbang di beberapa kabupaten/kota, antara lain di Temanggung. Malalui pagu ini masing-masing kecamatan telah diberi tahu berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk menbiayai program/kegiatan di wilayahnya. Sehingga, di Musrenbang kecamatan tinggal melakukan identifikasi kegiatan dan lokasi desanya.
Monografi desa akan dijadikan andalan untuk evident based planning atau perencanaan berbasis data di Kabupaten Magelang. Dengan ini, penetapan sasaran atau kelompok sasaran harus telah terkonfirmasi di dalam monografi desa.
0 Komentar