Tiba Saatnya Pancasila Go Global?

Pada hari ini 1 Juni 2026 atau 81 tahun setelah Ir. Soekarno menyampaikan pidato di hadapan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang menandai lahirnya dasar negara Pancasila, kita menyaksikan tata dunia yang tidak sedang baik-baik saja.

Menguatnya politik kelompok ekstrem (kanan dan kiri) bahkan ada yang mampu merebut kekuasaan pemerintahan, telah memicu persekusi, bentrok dan benturan berbasis SARA. Puncaknya, koalisi AS-Israel yang menyerbu Palestina, Iran dan juga mempersekusi negara-negara lain. Dibandingkan kegaduhan itu semua patut bersyukur kita hidup dalam kondisi adem ayem.

Kegaduhan dan konflik-konflik SARA dimaksud di atas telah diprediksi oleh begawan ilmu politik Amerika, Samuel P. Huntington, dalam buku The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Benturan Peradaban dan Pembentukan Kembali Tatanan Dunia) yang terbit pada 1996.

Menurut Huntington, pasca runtuhnya Uni Soviet Rusia (USSR) dan blok komunis sekutunya pada dekade 1990-an, konflik global tidak lagi bersifat ideologis atau ekonomi, tetapi budaya dan peradaban berbazis agama, sejarah, dan bahasa. Tepatnya, benturan antara peradaban Barat, Islam, Konfusianisme, Hindu, Ortodoks, dan peradaban lainnya.

Namun di Indonesia prediksi benturan peradaban dari Huntington terbantahkan. Di sini, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dengan minoritas Kristen, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme, tetap harmonis sebagai negara demokrasi yang dinamis.

Oleh karena itu pada 1 Juni, dengan percaya diri tinggi kita harus bertanya: Apakah Pancasila alternatif praktis untuk benturan peradaban? Dan dengan demikian Pancasila siap go global?

Determinis vs Sintesis

Sejatinya, prediksi Huntington tidak sepenuhnya salah. Alur pikir yang dibangun, cukup menggambarkan adanya garis patahan dimana identitas primordial (SARA) berbenturan.

Utamanya, jika melihat ketegangan peradaban secara global, misalnya kebangkitnya fundamentalisme Hindu di India, Buddha di Myanmar, ultra kanan di negara-negara Barat (far right dan far left), dan gerakan Islamis tetap bercita-cita menjadikan syariat sebagai hukum negara.

Namun, Huntington kurang cermat ketika memakai asumsi determinisme. Yaitu asumsi bahwa identitas peradaban tidak dapat diubah, bersifat zero-sum, dan dalam dirinya mengandung potensi konflik.

Huntington lupa menyadari adanya energi atau kekuatan sintesis, yaitu kemampuan suatu negara dan rakyatnya untuk membangun identitas bersama yang melampaui batas-batas peradaban.

Kuatnya energi sintesis ada dalam diri bangsa Indonesia. Di sini, seorang Jawa sebagian besar Muslim tetapi tidak sedikit yang Kristen, ada yang Hindu dan Buddha. Demikian juga seorang Batak ada yang Kristen ada yang Islam. Penganut Hindu mayoritas di pulau Bali tetap welcome terhadap wisatawan tanpa memandang suku, ras dan agama, dan seterusnya. Intinya, di Indonesia berbagi identitas nasional bukan hanya berakar pada satu peradaban tunggal, tetapi pada filsafat: Pancasila.

Jalan Ketiga

Jika digunakan lensa analisis Huntington, maka Pancasila mewakili sesuatu yang istimewa. Bukan liberalisme Barat (individualisme, absolutisme sekuler). Juga bukan Islam fundamentalis. Bukan pula Konfusianisme atau Hindu-Buddha dalam arti sempit.

Sebaliknya, Pancasila adalah kerangka kerja meta-peradaban yang dibangun di atas lima prinsip utama yang tidak sejalan dengan lensa Huntington.

Pertama, tidak seperti sekularisme ketat atau model teokratis Barat, Indonesia mengakui transendensi sambil mewajibkan toleransi beragama. Ini menentang asumsi Huntington bahwa blok-blok agama harus berbenturan. Demikian hakikat sila I: Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua. terdapat pengakuan universal yang melampaui batas-batas peradaban. Martabat manusia itu adalah inti dari Pancasila. Demikian sila II: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Ketiga, tidak mengakui adanya sub-identitas etnis atau agama sebagai unit politik utama. Ini secara langsung menantang klaim Huntington "pengelompokan terpenting adalah peradaban. Demikian sila III: Persatuan Indonesia.

Keempat, demokrasi melalui Musyawarah. Bentuk demokrasi asli yang berdasarkan musyawarah (konsensus) dan gotong royong (kerja sama timbal balik), berbeda dari mayoritarianisme Barat, yang mengusung tagline: winner take all, sehingga memunculkan relasi pemenang vs pecundang.

Kelima, komitmen terhadap pembangunan yang adil yang mencegah kebencian peradaban yang lahir dari marginalisasi ekonomi atau non-agresi. Demikian sila V: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pemulihan Ideologi

Sejujurnya, Indonesia tidak semulus itu. Ada beberapa konflik sektarian yang berbau SARA, dan munculnya gerakan politik berbasis identitas dalam pemilihan umum menunjukkan adanya potensi laten garis patahan Huntington.

Namun perbedaannya terletak pada pemulihan ideologis. Ketika negara-negara lain semakin memperkuat kemurnian peradaban (misalnya, nasionalisme Buddha Myanmar, debat negara Yahudi Israel, mayoritarianisme Hindu India, far right di AS, Indonesia mampu mengimplementasi Pancasila sebagai mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi.

Terbukti mekanisme pemulihan Pancasila bukan sebagai slogan tetapi sebagai tolok ukur pluralisme. Dimana, kelompok masyarakat sipil, pemimpin agama, dan bahkan mantan militan Islam telah sepakat Pancasila efektif untuk meredakan konflik.

Hal ini yang terlewatkan dalam memprediksi benturan peradaban Huntington. Ia sangat meyakini tentang peradaban sebagai lempeng tektonik bergesekan, mengikis, dan rawan bertabrakan. Ia tidak memperhitungkan peradaban sinkretis: masyarakat yang secara aktif menegosiasikan perbedaan mereka daripada runtuh menjadi satu garis patahan tunggal.

Seiring dunia semakin terpolarisasi, menguatnya ekstrem kanan di negara Barat, yang menebar ancaman ke seluruh penjuru Dunia (Eropa, Iran dan Cina), banyak yang mencari alternatif untuk keluar dari jebakan Huntington yaitu benturan peradaban.

Jawabannya bukanlah hancurnya peradaban dengan memusnahkan yang satu dan membinasakan yang lain, juga bukan melalui ideologi globalisme, tetapi pluralisme peradaban dengan atap bersama.

Pancasila Indonesia menawarkan atap itu. Dalam naungan Pancasila seseorang dapat menjadi Muslim yang taat dan warga negara Indonesia yang patriotik. Seseorang dapat menganut agama apapun yang resmi diakui negara dan memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika atau bersatu dalam keragaman (unity in diversity).

Rahmatan Lil Alamin

Pada 1 Juni ini, mari kita rayakan bukan hanya pidato bersejarah. Mari kita rayakan kemenangan Pancasila yang tenang dan sehari-hari atas pesimisme Huntington.

Yang kita saksikan bersama setiap kali perayaan bulan Ramadan, bukan hanya warga muslim yang menikmati berkahnya. Setiap kali diadakan gotong royong yang dipimpin oleh RT/RW muslim, yang berpartisipasi lintas agama. Adakalanya, seorang nasionalis sekuler membela hak minoritas untuk membangun tempat ibadah. Itulah sekelumit kemenangan Pancasila.

Huntington yakin peradaban pasti akan berbenturan. Pancasila membuktikan bahwa mereka dapat berkreasi bersama. Dirgahayu Pancasila. Indonesia teruslah bersatu.

Penulis: Budiono, Pemerhati Sosial-Ekonomi dan Politik Pemerintahan