BERITAMAGELANG.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang tengah bersiap meluncurkan megaproyek statistik sepuluh tahunan, Sensus Ekonomi (SE) 2026. Agenda besar ini diposisikan sebagai "kompas" bagi arah pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk satu dekade mendatang. Pendataan sepuluh tahunan ini bertujuan untuk memotret peta kekuatan ekonomi non-pertanian secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, termasuk hingga ke pelosok desa di Kabupaten Magelang.
Hal tersebut diungkapkan Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Magelang, Rahayu Rachmawati, saat menjadi narasumber dalam program talkshow Jamus Gemilang di LPPL Radio Gemilang, Selasa (3/3).
Ia menekankan, SE 2026 merupakan agenda kelima sejak pertama kali digelar.
"Pembangunan tanpa data adalah pembangunan yang mahal dan berisiko berantakan," ungkapnya.
Sensus Ekonomi adalah amanat UU No. 16 Tahun 1997. Targetnya adalah seluruh kegiatan usaha non-pertanian, mulai dari skala besar hingga yang terkecil di wilayah Magelang.
"Tujuannya jelas menyediakan data dasar, menyusun direktori usaha yang rinci, serta mengetahui karakteristik usaha menurut wilayah," ujar Yayuk, sapaan akrabnya.
Salah satu tantangan besar dalam SE 2026 adalah menjamurnya bisnis online. Rahayu menjelaskan, petugas akan dibekali teknik probing (penggalian informasi) yang mendalam.
"Banyak warga yang merasa tidak punya usaha karena hanya berjualan dari rumah secara digital. Padahal, sekecil apa pun pendapatan yang dihasilkan, seperti jualan online atau jasa digital, itu tetap merupakan kegiatan ekonomi yang wajib dicatat agar tidak tertinggal dalam peta bantuan pemerintah ke depan," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Magelang, Clara Sherli R. Putri memaparkan, manfaat langsung bagi para pelaku UMKM. Dengan terdata secara resmi, usaha mereka akan masuk dalam peta ekonomi daerah yang diakui pemerintah.
"Jika data yang diberikan jujur, pemerintah daerah dapat menyusun program yang tepat sasaran," jelasnya.
Contohnya di kawasan Borobudur, jika tahu jumlah pelaku kuliner atau jasa penginapan secara akurat, pemerintah bisa memfasilitasi pelatihan hospitality, sertifikasi halal, izin PIRT, hingga program promosi yang lebih masif.
Mengingat beban tugas yang besar, BPS Kabupaten Magelang berencana merekrut lebih dari 1.000 petugas lapangan. Seleksi akan dilakukan melalui sistem gugur yang transparan lewat aplikasi "Sobat BPS".
"Syarat utamanya adalah bukan ASN/TNI/Polri, minimal lulusan SMA, dan yang terpenting adalah kemampuan menguasai smartphone karena pendataan kini sudah paperless atau tanpa kertas. Kami mencari petugas yang mampu bekerja sama dengan tim dan aparat desa setempat," lanjut Putri.
BPS menjamin data pendapatan, aset, maupun pengeluaran yang diberikan responden dilindungi kerahasiaannya oleh undang-undang dan tidak akan bocor ke pihak pajak. Data yang keluar hanya berupa angka akumulasi (makro).
"Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei hingga Juli nanti. Terimalah petugas kami dan jawablah dengan jujur. Partisipasi Anda adalah cara membangun Indonesia bukan dengan semen dan batu, melainkan dengan data yang akurat," pungkas Yayuk.
0 Komentar