BERITAMAGELANG.ID - Kegiatan Konsultasi Daerah 'Mendorong Komitmen Multipihak untuk Pelaksanaan SDGs yang Partisipatif, Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif di Kabupaten Magelang' diselenggarakan pada Selasa (27/11) di Ruang Rapat Bina Praja, Setda Kabupaten Magelang.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Tim Sekretariat TPB/SDGs Jawa Tengah, Kepala Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dan Pimpinan Pusat Aisyiyah.
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan global yang disepakati pada September 2015 oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia. Berisi 17 Tujuan dan 169 Target, SDGs mulai berlaku sejak Januari 2016 dan akan berakhir di 2030 guna menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan merawat lingkungan.
SDGs dilaksanakan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Indonesia sendiri telah bersiap untuk melaksanakan SDGs dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
"Tantangan selanjutnya adalah bagaimana SDGs akan diimplementasikan dengan melibatkan seluruh pihak. Penerbitan Perpres tersebut untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya," ucap Pimpinan Pusat Aisyiyah, Khusnul Hidayah.
Dalam Perpres tersebut juga dimandatkan tentang penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang harus diselesaikan pada bulan Juli sebagai langkah awal implementasi SDGs dalam program pembangunan di daerah yang melibatkan multi stakeholder dengan prinsip pelaksanaan 'no one left behind'.
Pengalaman dan pengetahuan organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian SDGs di Indonesia yang responsif gender, inklusif dan transformatif.
"Terkait dengan pelaksanaan SDGs ini diperlukan kemitraan multipihak untuk bersinergi dengan pemerintah daerah untuk penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah di Kabupaten Magelang.
Aisyiyah dan mitra NGO yang lain dengan dukungan dari Bappenas melalui program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia berinisiatif untuk melaksanakan Konsultasi Daerah Mendorong Komitmen Multipihak untuk Pelaksanaan SDGs yang Partisipatif, Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif di Kabupaten Magelang," papar Khusnul Hidayah.
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Magelang, Drs. Endra Endah Wacana, mendukung kegiatan tersebut.
"Bahwa pelaksanaan SDGs harus membawa perubahan pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan dan melibatkan kelompok perempuan dan kelompok marjinal.
Perlunya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pihak tentang SDGs, dengan merumuskan hasil pemetaan pengalaman dan pengetahuan organisasi masyarakat sipil di tingkat daerah tentang kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah dan mendorong pembentukan Kepanitiaan Bersama SDGs di Kabupaten serta menyusun dokumen rencana kerja Kepanitiaan Bersama SDGs di Kabupaten," tandasnya.
0 Komentar