Mulai Oktober, Semua Produk Wajib Bersertifikasi Halal

BERITAMAGELANG.ID - Kegiatan layanan sertifikasi produk halal digelar di Hotel Trio Azana, Kabupaten Magelang, Sabtu (2/5/2026), sebagai upaya percepatan implementasi kebijakan wajib halal yang akan berlaku secara nasional pada Oktober 2026.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pusat dan provinsi Jawa Tengah, serta diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan pelaku usaha di Kabupaten Magelang.

Kepala BPJPH Provinsi Jawa Tengah, Ika Evriliani menjelaskan, sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah, termasuk sektor pariwisata ramah muslim dan pengembangan UMKM.

"Seluruh program ini tidak akan berjalan tanpa sertifikasi halal. Karena itu kami mendorong percepatan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil," ujarnya.

Ia menyebutkan terdapat dua skema sertifikasi halal, yakni reguler untuk usaha menengah dan besar, serta skema self declare (sehati) yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Program Sehati bahkan memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMK.

Menurutnya, kuota sertifikasi halal gratis di Jawa Tengah mencapai ratusan ribu, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pendataan dan pendampingan pelaku usaha.

Sementara itu, Direktur Standarisasi Halal pada BPJPH pusat, Heni Rusmiyati menegaskan, kewajiban sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026 untuk berbagai produk, termasuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik.

"Seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk impor, wajib bersertifikat halal. Waktunya tinggal beberapa bulan lagi, sehingga percepatan harus segera dilakukan," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan kuota nasional program sertifikasi halal gratis sebanyak 1,3 juta pada 2026. Kabupaten Magelang diharapkan dapat memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, David Rudiyanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan,  sertifikasi halal merupakan amanat undang-undang yang harus didukung bersama.

"Kami berharap seluruh OPD dapat berkolaborasi mendukung program ini, termasuk dalam hal pembiayaan dan pendampingan agar pelaku usaha bisa naik kelas," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berkomitmen memperkuat sinergi guna membangun ekosistem halal di Kabupaten Magelang serta mendorong daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.