BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Bina Karya Setda, Kamis (01/11). Mewakili Bupati, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Drs. Endra Endah Wacana menerima kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ir. Ihsan Firdaus.
"Dalam kunjungan ini kami ingin mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di Kabupaten Magelang, terutama kaitannya dengan bidang kesehatan dan tenaga kerja," demikian disampaikan Ihsan di sela kunjungan.
Dalam kunjungannya, politisi partai Golkar tersebut turut didampingi sebanyak 55 anggotanya dari 10 fraksi. Jumlah tersebut hampir setengah Anggota Komisi IX DPR RI. Selain itu, pihaknya juga mengajak serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan RI, Bayu Wahyudi.
"Tujuannya agar keluhan dan masukan dari daerah, khususnya Pemda Magelang dapat langsung disampaikan dan ditindaklanjuti oleh yang berwenang," lanjut Ihsan.
Pj Sekda Kabupaten Magelang, Drs. Endra Endah Wacana memaparkan, saat ini wilayahnya memiliki satu Rumah Sakit Tipe C, yakni RSUD Muntilan dan 29 Puskesmas. Tahun ini Pemkab Magelang melakukan upaya besar-besaran di sektor kesehatan, yakni membangun RS Tipe B di Jl. Raya Magelang Yogyakarta, Mertoyudan. Selain itu tahun ini juga sudah ada RS Tipe D di Salaman, dan sedang dibangun pula RS Tipe D di Grabag.
"Yang di Mertoyudan itu awalnya mau kita bangun RS Tipe B, namun berdasarkan aturan dan kaidah tata ruang tidak memperbolehkan dibangun RS Tipe A atau B. Pada saat itu membangun rumah sakit sudah ada dalam RPJMD Bupati Magelang, kami ingin membangun rumah sakit yang lebih representatif. Baru kemudian 2017 dibangun RS Tipe D itu agar bisa menjadi RS rujukan yang dapat melayani pasien wilayah Magelang. Setelah melalui berbagai dimamika dan berhubung RS Tipe B tidak bisa melayani dari faskes 1, akhirnya jadi Tipe C," jelas Endra.
Endra mengisahkan, pada 2010 terjadi erupsi Merapi yang cukup besar sehingga 115 ribu orang terpaksa mengungsi. Sementara yang bertempat tinggal di wilayah kawasan rawan bencana (KRB) 1 dan 2 terpaksa pindah.
"Berhubung RSUD Muntilan berada di zona KRB 1, maka pada 2011 ketika ada peristiwa bencana alam, Pemkab Magelang berupaya membangun RS lain di luar zona itu, artinya membangun di luar zona larangan karena RSU Muntilan ada di zona KRB 1," lanjutnya.
Sementara keanggotaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) atau BPJS Kesehatan sudah terintegrasi 73 persen.
"Kita dorong agar keikutsertaan JKN mencapai 100 persen, terutama bagaimana mengubah mindset masyarakat, terutama arti penting kesehatan," tandasnya.
0 Komentar