BERITAMAGELANG.ID - Upaya memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal kembali digaungkan melalui kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan bertema "Peran Perempuan dan Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan sebagai Penguatan Demokrasi Lokal".
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KPU Kabupaten Magelang dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Magelang yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang, Kamis (20/11). Acara tersebut menghadirkan berbagai organisasi perempuan, pemangku kebijakan, serta pegiat demokrasi untuk membahas meningkatkan peran strategis perempuan dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengambil keputusan.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang, Dian Grengseng Pamuji, dalam sambutannya menegaskan Pemilu dan Pilkada 2024 telah berhasil dilaksanakan dengan tingkat partisipasi yang sangat membanggakan. Kabupaten Magelang mencatat angka partisipasi pemilih yang melampaui rata-rata nasional, yakni 90,1 persen pada Pemilihan Presiden; 81,02 persen pada Pemilihan Gubernur, dan 80,63 persen pada Pemilihan Bupati.
"Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi seluruh pihak, terutama KPU Kabupaten Magelang yang telah bekerja sangat baik dalam memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan aman dan lancar " ujar Dian.
Dian juga menyoroti bahwa dari total 1.014.525 pemilih pada Pilkada 2024, jumlah pemilih perempuan mencapai 508.286 orang atau 50,1 persen, lebih banyak dari pemilih laki-laki. Tingkat kehadiran pemilih perempuan pun sangat tinggi, mencapai 83,09 persen, unggul signifikan dibanding laki-laki dengan 78,17 persen.
"Ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya hadir sebagai angka statistik, tetapi benar-benar menjadi kekuatan besar dalam menentukan arah politik dan pembangunan daerah," tegasnya.
Meski kehadiran perempuan sebagai pemilih sudah sangat tinggi, representasi perempuan dalam lembaga politik belum menunjukkan peningkatan serupa. Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Magelang mencapai 14 persen (7 dari 50 kursi). Namun, pada Pemilu 2024 justru menurun menjadi 10 persen (5 kursi).
"Kuota 30 persen perempuan selalu terpenuhi dalam pencalonan, tetapi tingkat keterpilihan perempuan masih stagnan, bahkan cenderung menurun. Ini menjadi pekerjaan bersama agar perempuan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga aktor politik yang aktif," kata Dian.
Ia pun meminta Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang hadir sebagai narasumber untuk memberi masukan konkret agar perempuan Kabupaten Magelang dapat lebih terlibat dan memiliki peluang yang lebih luas masuk ke dunia politik.
Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik menyampaikan, pendidikan pemilih tidak berhenti setelah Pemilu selesai. Pada masa pasca-Pemilu (post election), KPU masih terus menjalankan dua agenda strategis: Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Pendidikan pemilih dilakukan melalui berbagai metode seperti Program Sambang Ndeso di 64 desa dengan partisipasi pemilih rendah, kunjungan ke sekolah, kampus, dan komunitas.
Penyebaran edukasi politik melalui media sosial, radio, dan forum diskusi publik pemutakhiran data dilakukan dengan menerima laporan masyarakat, koordinasi bersama stakeholder, serta layanan langsung di arena publik.
Rofik turut memaparkan data historis terkait keterlibatan perempuan sebagai bakal calon legislatif. Dari seluruh tahapan pencalonan Pemilu 2019 - 2024, keterwakilan perempuan selalu di atas 43 persen, jauh melewati batas minimal 30 persen. Namun, tingkat keterpilihan belum sebanding.
"Kita sudah berhasil mendorong perempuan untuk menjadi bakal caleg, tetapi PR besar kita adalah bagaimana mereka bisa lolos menjadi legislator. Ini membutuhkan dukungan ekosistem politik yang sehat, pendidikan politik, serta keberanian perempuan untuk tampil," kata Rofik.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, dalam paparannya menegaskan, dunia politik membutuhkan lebih banyak perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki keunggulan dalam hal empati, ketelitian, dan integritas sehingga sangat berpotensi menjadi penguat demokrasi.
"Perempuan itu tidak mudah terprovokasi, punya kepekaan, dan sosok yang mampu menjaga stabilitas. Kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya penting, tetapi mendesak," ungkap Sakir.
Ia menambahkan, perempuan harus menjadi pelopor pemilih cerdas untuk mengurangi angka golput, menolak politik uang, dan berperan dalam kampanye yang edukatif.
"Harapannya, ke depan setiap fraksi bahkan setiap komisi di DPRD bisa memiliki perempuan. Representasi yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif," ujarnya.
Ia berharap melalui forum ini muncul perempuan agen-agen perubahan yang mampu membawa pesan demokrasi hingga ke tingkat keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja.
0 Komentar