BERITAMAGELANG.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan puncak musim penghujan akan terjadi pada Februari 2026.
Dalam keterangan rilis, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani menjelaskan terdapat sejumlah faktor teknis yang memengaruhi kondisi cuaca sepekan ke depan. Beberapa penyebabnya seperti pengaruh Bibit Siklon Tropis 97S di Samudra Hindia selatan Indonesia dengan kecepatan angin maksimum sekitar sistem mencapai 15 knot (28 km/jam) dan tekanan udara 1001 hPa.
Sementara itu Monsun Asia menguat hingga 23 Januari 2026 yang disertai dengan seruakan dingin (cold surge) yang signifikan dari wilayah daratan Asia. Secara bersamaan, aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby Equator, dan Kelvin, yang didukung nilai OLR negatif, memperkuat pembentukan awan Cumulonimbus di atmosfer.
Fenomena ini menyebabkan potensi hujan dengan intensitas tinggi disertai petir di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Magelang.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Magelang, Bayu Eko Prihanto menyampaikan, BPBD telah mengkaji melalui dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menjadi acuan dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang yang telah disusun pada 2024 dan berlaku hingga 2028.
"Di dalamnya sudah mencakup risiko bencana hidrometeorologi basah," ujarnya.
Selain itu, BPBD Kabupaten Magelang juga telah melaksanakan rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan pada akhir 2025. Rapat tersebut melibatkan BMKG Jawa Tengah, perangkat daerah terkait seperti DPUPR, DLH, Basarnas, PLN, turut hadir juga perwakilan kecamatan rawan bencana, serta organisasi non-pemerintah dan relawan kebencanaan.
Di Kabupaten Magelang, terdapat tiga jenis bencana hidrometeorologi basah yang perlu diwaspadai, yakni angin kencang atau cuaca ekstrem, tanah longsor, dan banjir luapan. Berdasarkan data kejadian 2025, wilayah dengan kejadian angin kencang tertinggi berada di Kecamatan Salaman dan Muntilan, masing-masing sebanyak 83 kejadian, disusul Kecamatan Salam, Ngluwar, dan Mertoyudan. Sementara pada 2026, kejadian cuaca ekstrem paling banyak tercatat di Kecamatan Muntilan.
Secara geografis, wilayah-wilayah tersebut berada di kawasan peralihan antara dataran rendah dan pegunungan serta dikelilingi Gunung Sumbing, Merapi, Merbabu, dan Pegunungan Menoreh. Kondisi ini menyebabkan pergerakan massa udara menjadi tidak stabil dan berpotensi memicu angin kencang.
Dari sisi meteorologis, cuaca ekstrem umumnya dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus yang berkembang akibat pemanasan permukaan yang tinggi dan kelembapan udara yang besar, terutama pada masa peralihan musim (pancaroba) maupun puncak musim hujan. Awan jenis ini sering menghasilkan hujan lebat dalam waktu singkat yang disertai angin kencang, petir, bahkan hujan es. Di Kabupaten Magelang, angin kencang juga dapat diperkuat oleh aliran angin dari selatan atau baratan yang bertemu dengan kondisi topografi setempat sehingga kecepatannya meningkat.
Selain itu, faktor lingkungan turut berperan, seperti berkurangnya vegetasi penahan angin, kepadatan permukiman, serta keberadaan bangunan dan pepohonan yang tidak tahan terhadap hembusan angin kuat. Di wilayah seperti Muntilan dan Ngluwar yang relatif datar namun padat aktivitas, angin kencang lebih mudah menimbulkan dampak kerusakan, sementara di Salaman dan Dukun yang dekat dengan lereng dan perbukitan, efek lorong angin (wind funneling) dapat memperkuat hembusan angin secara lokal.
Untuk bencana tanah longsor, Kecamatan Salaman, Borobudur, Sawangan, Kajoran, dan Windusari tercatat sebagai wilayah dengan kejadian tertinggi sepanjang 2025. Tren tersebut berlanjut pada awal 2026, dengan Salaman dan Borobudur kembali mencatat kejadian longsor terbanyak. Faktor geografis sangat mempengaruhi kondisi tersebut. Wilayah Borobudur dan Salaman berada di kawasan Perbukitan Menoreh, sedangkan Windusari, Kajoran, dan Kaliangkrik berada di lereng Gunung Sumbing yang memiliki kemiringan lereng cukup curam.
Sementara itu, kejadian banjir di Kabupaten Magelang umumnya berupa luapan air dan genangan. Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Kecamatan Kaliangkrik, Secang, Mungkid, Borobudur, dan Grabag. Penyebab banjir antara lain curah hujan tinggi, kondisi topografi wilayah hilir, kapasitas sungai dan drainase yang terbatas, serta perubahan penggunaan lahan.
BPBD juga mengingatkan potensi banjir lahar dingin di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi, khususnya di Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan. Banjir lahar dingin berpotensi terjadi apabila hujan lebat mengguyur puncak Merapi, yang dapat mengalirkan material vulkanik ke wilayah hilir melalui alur sungai.
Meskipun demikian, kondisi cuaca bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan atmosfer terkini. Sebagai langkah mitigasi, BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi kebencanaan, terutama di wilayah rawan. Masyarakat diimbau aktif memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta mengikuti arahan pemerintah daerah. Untuk menghadapi angin kencang, masyarakat diminta memangkas pohon yang berisiko tumbang dan memperkuat struktur bangunan ringan.
Dalam menghadapi potensi tanah longsor, masyarakat di wilayah lereng diminta meningkatkan kewaspadaan saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, memperhatikan retakan tanah, serta memastikan saluran air di sekitar rumah berfungsi dengan baik. Sementara itu, untuk mitigasi banjir dan banjir lahar dingin, BPBD mengimbau masyarakat menghentikan aktivitas di sekitar sungai saat hujan lebat, mengenali tanda-tanda awal seperti air sungai yang berubah keruh, debit meningkat secara tiba-tiba, dan suara gemuruh dari arah hulu, serta segera menjauh ke tempat yang lebih tinggi apabila kondisi tersebut terjadi.
BPBD Kabupaten Magelang menegaskan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kesiapsiagaan yang baik dan respons cepat, diharapkan risiko dan dampak bencana hidrometeorologi basah dapat diminimalkan.
0 Komentar