BERITAMAGELANG.ID - Meski Pilkada dan Pemilu telah usai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang tetap berkomitmen menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait untuk bersinergi mewujudkan masyarakat sadar demokrasi.
Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu yang akan datang agar lebih baik lagi. Menurutnya, semangat para pendahulu bangsa Indonesia sepakat saling bergotong royong mewujudkan bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur.
Menurutnya, penyelenggara Pemilu 2019 baik KPU dan Bawaslu di Kabupaten Magelang sudah melakukan fungsinya masing-masing dengan sangat baik. Ia berharap, gotong royong seperti ini bisa terus dilaksanakan dan dipertahankan di Pemilu selanjutnya.
"Bawaslu, KPU, TNI, Polri dan stakeholder lainnya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dan tugas ini sudah dilaksanakan dengan baik, maka hal seperti inilah yang harus kita pertahankan bersama," ungkap Zaenal dalam kegiatan Rapat Bersama Mitra Kerja yang diselenggarakan di Hotel Atria, Kota Magelang, Rabu (19/2/2020).
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, MH Habib Saleh menambahkan, dalam rangkaian Pemilu 2019 pihaknya mengedepankan pencegahan tanpa meniadakan penindakan. Secara keseluruhan Bawaslu Kabupaten Magelang telah melakukan 1.122 pencegahan pelanggaran yang terdiri dari 615 pencegahan di luar kampanye dan 507 pencegahan selama masa kampanye.
"Ini tidak termasuk para tim sukses, para Caleg dan juga teman-teman PNS yang sudah saya japri (kontak secara pribadi). Banyak yang saya japri ketika agak serong (menyimpang) dan saya minta untuk menghormati aturan," kata Habib.
Lanjut Habib, dari sisi penindakan ada 17 kasus yang Bawaslu tangani, kemudian 10 pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan dua perkara tidak diregistrasi karena kurang syarat-syarat yang diharuskan, baik secara formal ataupun material. Sementara penindakan terkait APK (Alat Peraga Kampanye), Bawaslu telah menertibkan sebanyak 66.928 APK mulai November 2018 hingga April 2019.
"Semua tantangan itu semua bisa diselesaikan dengan baik berkat sinergi dengan semua pihak, terutama dengan teman-teman KPU (Komisi Pemilihan Umum)," katanya.
Meskipun masa Pemilu telah usai, Bawaslu juga tetap berkomitmen terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Selama akhir 2019, Bawaslu membentuk tiga Desa Pengawasan dan delapan Desa Anti Politik Uang.
"Menariknya, hal ini berdampak sangat positif pada saat Pilkades serentak beberapa waktu lalu," ujar Habib.
0 Komentar