BERITAMAGELANG.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2026 pada 10-12 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di lima desa dengan tingkat risiko bencana tanah longsor dan cuaca ekstrem yang cukup tinggi, yakni Desa Bligo Kecamatan Ngluwar, Desa Bigaran Kecamatan Borobudur, Desa Kradenan Kecamatan Srumbung, Desa Kalirejo Kecamatan Salaman, dan Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan.
Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan ini, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, antara lain LPBD (Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah), anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), kader PKK, relawan kebencanaan, serta perangkat desa. Keterlibatan berbagai lapisan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya pengurangan risiko bencana di tingkat desa.
Kegiatan KIE ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait potensi dan risiko bencana di wilayah masing-masing, khususnya ancaman tanah longsor dan cuaca ekstrem yang kerap terjadi saat musim penghujan. Selain penyampaian materi, peserta juga diajak berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait kejadian bencana yang pernah terjadi di desa mereka, termasuk langkah-langkah mitigasi yang telah dan perlu dilakukan ke depan.
Dalam sosialisasi tersebut, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang Bayu Eko Prihanto memaparkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Masyarakat didorong untuk mengenali tanda-tanda awal potensi longsor, seperti retakan tanah, pohon atau tiang listrik yang miring, serta peningkatan debit air secara tiba-tiba saat hujan deras.
"Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem, seperti penguatan struktur bangunan, pemangkasan pohon rawan tumbang, serta penyusunan rencana evakuasi mandiri," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, BPBD berharap terbentuk masyarakat desa yang tangguh bencana, memiliki kapasitas untuk melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta respons cepat ketika terjadi situasi darurat.
"Penguatan peran LPBD dan relawan desa menjadi salah satu fokus utama, sehingga penanggulangan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berbasis komunitas," lanjutnya.
Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Magelang Muhammad Anas menyampaikan, DPRD memberikan dukungan penuh untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, khususnya dalam regulasi dan penganggaran. Menurutnya, anggaran harus menyelamatkan nyawa, bukan hanya menghabiskan dana. Ia juga memberikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten Magelang dan seluruh relawan kebencanaan yang telah menangani berbagai bencana.
"Perlu sinergi bersama antara pemerintah, masyarakat, berbagai komunitas untuk menciptakan masyarakat yang tangguh bencana," ajaknya.
"Bencana tidak bisa dicegah, tetapi dapat dikurangi risikonya. Tidak boleh ada warga yang merasa sendirian dalam menghadapi ancaman alam," tambahnya.
Kegiatan KIE Rawan Bencana Tahun 2026 ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana hingga tingkat desa, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap berbagai ancaman bencana. Hal ini juga sesuai dengan Sapta Cipta Bupati Magelang, yaitu Lestari Alame.
Dengan terselenggaranya kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan serta menguatkan budaya sadar risiko di tingkat desa.
Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana, sehingga upaya penanggulangan tidak hanya berfokus pada saat tanggap darurat, tetapi juga pada pencegahan dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan demi terwujudnya Kabupaten Magelang yang tangguh bencana.
0 Komentar