BERITAMAGELANG.ID - Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang membangun ekosistem inovasi yang berpihak pada masyarakat mulai menunjukkan hasil nyata. Kabupaten Magelang resmi masuk sebagai nominator Kabupaten Terinovatif dalam ajang Innovation Government Award (IGA) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Prestasi ini menjadi yang pertama kalinya diraih Kabupaten Magelang, setelah pada tahun-tahun sebelumnya terus menunjukkan peningkatan dalam Indeks Inovasi Daerah (IID). Pada 2022, IID Kabupaten Magelang tercatat sebesar 52,21, naik menjadi 57,83 pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 63,96 di tahun 2024. Tahun 2025, lonjakan inovasi terlihat signifikan dengan 249 inovasi yang dihimpun dari seluruh perangkat daerah, rumah sakit, puskesmas, kecamatan, hingga BUMD, 171 di antaranya dikirim ke Kemendagri.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, mempresentasikan dua inovasi unggulan di hadapan dewan juri Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, yakni "Si PBB Trengginas" dan "Gumregah Bungah", Rabu (5/11) di Jakarta.
Inovasi Pajak yang Mengurangi Kebocoran dan Meningkatkan PAD
Si PBB Trengginas (Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Terintegrasi Gesit dan Tangkas) merupakan inovasi berbasis data geospasial yang mengintegrasikan informasi kepemilikan lahan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD).
"Dengan sistem ini, setiap kali ada mutasi kepemilikan lahan, data PBB akan otomatis menyesuaikan. Validasi data lebih akurat dan potensi kebocoran pajak bisa ditekan," jelas Grengseng.
Langkah ini dinilai penting karena PAD menjadi fondasi kemandirian daerah. Melalui digitalisasi pajak, Pemkab Magelang berharap pendapatan daerah meningkat tanpa harus bergantung besar pada dana transfer pusat.
Inovasi Pendidikan untuk Anak Tidak Sekolah
Sementara itu, Gumregah Bungah (Gumregah Bali Mlebu Ning Sekolah) merupakan inovasi sosial untuk menangani Anak Tidak Sekolah (P-ATS) di Kabupaten Magelang. Program ini melibatkan kolaborasi pentahelix antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan media, bahkan bekerja sama dengan UNICEF dalam pelatihan pendidikan inklusi.
Program ini juga menjangkau anak-anak di pondok pesantren, yang kerap tidak memiliki ijazah formal. Pemkab Magelang menggandeng Kementerian Agama untuk membuka program kesetaraan pendidikan di pesantren, sehingga santri tetap memperoleh ijazah legal saat lulus.
Pendanaan program dilakukan lintas sektor, termasuk APBD, Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus (BKK), hingga CSR perusahaan, agar pelaksanaannya berkelanjutan.
Inovasi untuk Kemandirian dan Pengentasan Kemiskinan
Dalam podcast usai presentasi, Grengseng menegaskan bahwa dua inovasi ini bukan sekadar proyek, melainkan strategi konkret untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan menjawab persoalan kemiskinan melalui pendidikan dan pendapatan lokal.
"Salah satu kunci pembangunan dan pengentasan kemiskinan adalah pendidikan. Saya yakin inovasi seperti ini bisa menjadi solusi nyata untuk daerah dan bangsa," tegasnya.
0 Komentar