BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersama Forkopimda yang digelar di Aula Kecamatan Muntilan, Selasa (5/5/2026).
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis desa, salah satunya melalui pengelolaan sampah bernilai ekonomis. Menurutnya, pengolahan sampah dapat menjadi sumber pendapatan baru jika dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui dinas terkait akan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
"Jika masyarakat mampu mengolah hingga lima ton sampah, hasilnya bisa dinikmati bersama. Bahkan, dua hingga tiga desa bisa berkolaborasi agar perputaran ekonominya tetap berada di desa," kata Grengseng.
Selain itu, Grengseng juga menambahkan inovasi program "Blonjo di warung tonggo" juga terus didorong. Melalui program ini, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Magelang diimbau untuk berbelanja di warung milik tetangga sekitar. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus berkontribusi pada pendapatan daerah melalui pajak.
Ia menegaskan, arah kebijakan Dana Desa tahun 2026 menuntut adanya inovasi dan sinergi yang kuat, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan total pagu Dana Desa secara nasional mencapai Rp60,57 triliun, sekitar 58 persen atau Rp34,57 triliun dialokasikan untuk skema kebijakan tertentu, sementara sisanya digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas desa.
"Dengan anggaran yang terbatas, desa harus bisa mandiri dan saling berkolaborasi karena pembangunan desa tidak berdiri sendiri, tetapi berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya," ujar Grengseng.
Kepala Desa Ngawen, Daru Hapsari mengungkapkan, desanya mengalami penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp1,1 miliar menjadi Rp300 juta pada tahun ini. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memprioritaskan program-program strategis.
"Kami memfokuskan pada penanganan stunting, termasuk bagi warga dengan kebutuhan khusus seperti ODGJ, baik dari sisi pengobatan maupun layanan Posyandu khusus," ujar Daru.
Tak hanya itu, Desa Ngawen juga mengembangkan pengelolaan bank sampah sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Dalam satu tahun terakhir, desa tersebut telah memiliki 10 unit bank sampah yang menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomis.
"Alhamdulillah, selain mendukung kebersihan lingkungan, hasil pengolahan sampah juga bisa dijual. Kami juga beberapa kali meraih penghargaan, salah satunya dalam program kampung iklim (Proklim)," lanjut Daru.
Sebagai bagian dari upaya kemandirian desa, Ngawen juga mengembangkan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, sehingga mampu membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.
Hal serupa disampaikan Kepala Desa Sedayu, Riyadi Suhirmanto. Meski hanya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp373 juta pada tahun ini, pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat.
"Kami tetap fokus pada pengembangan UMKM, ketahanan pangan, serta kerajinan lokal. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga memberikan kontribusi terhadap pemasukan desa," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah desa berupaya menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kebijakan mengoptimalkan berbagai potensi lokal yang dimiliki, serta inovasi berbasis pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan nilai ekonomi baru.
0 Komentar