BERITAMAGELANG.ID - Semangat mencari solusi untuk membantu Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Magelang agar kembali bersekolah, tim Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) bersama Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, mengumpulkan metode yang tepat dengan studi banding ke beberapa daerah yang sukses mengembalikan ATS berpendidikan kesetaraan 12 tahun.
"Selain Kabupaten Rembang yang sukses tangani ATS, juga Kabupaten Blora menjadi tujuan menimba ilmu tentang penanganan ATS," jelas Wakil Ketua KMPP Kabupaten Magelang, Khudaifah saat dialog dengan jajaran Bappeda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Kamis (30/11/2023).
Menurut Khudaifah, studi banding dalam penanganan ATS agar kembali bersekolah sangat diperlukan karena terkait dengan kehidupan dan masa depan anak-anak menuju Indonesia emas pada 2045.
"ATS ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan, dan bagaimana solusi dan langkah mengatasinya," ujarnya.
Melalui studi komparasi ini, harapannya mendapatkan masukan atas pengalaman yang sudah dilakukan dalam mengatasi ATS di Kabupaten Blora, sehingga bisa diterapkan dalam menyelesaikan bagi ATS di Kabupaten Magelang yang jumlahnya cukup banyak.
"Angka ATS di Kabupaten Magelang cukup memprihatinkan, maka perlu segera ditangani," kata mantan Kepala Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten Magelang tersebut.
Senada dikatakan Perencana Ahli Muda Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang, Basuki Rohmad, dalam menangani ATS Pemerintah Kabupaten Magelang melibatkan masyarakat yang tergabung dalam KMPP. Anggotanya, terdiri dari mantan pejabat di lingkungan Pemkab Magelang, unsur PC NU, PD Muhammadiyah, pondok pesantren, media dan praktisi pendidikan.
Apalagi, lanjut Basuki, Kabupaten Blora telah melakukan langkah, dan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pendidikan yang lebih merata, Pemerintah Kabupaten Blora meluncurkan Kartu Blora Pintar (KBP).
"Model kartu pinter ini, bisa diterapkan untuk ATS di Kabupaten Magelang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerataan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Blora, Ganis Cahyo Utomo menjelaskan, KBP merupakan program dengan sasaran anak-anak yang belum mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP). Dengan KBP, bisa membantu anak-anak kurang mampu bisa mengenyam pendidikan mulai jenjang TK sampai dengan SMA.
Peluncuran KBP merupakan salah satu langkah dalam menangani anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Blora. Rencananya, program tersebut dimulai pada tahun ajaran baru, sekitar Juli. Persoalan ATS masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diatasi, dengan melakukan pendataan yang tersebar di 295 desa/kelurahan yang dinilai tidak mudah.
Pasalnya pendataan secara manual, selain tidak efektif, pendataan ATS secara manual membutuhkan waktu cukup lama membutuhkan biaya yang tidak murah. Kondisi itulah yang mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora untuk melakukan digitalisasi dalam pendataan ATS.
"Disdik Kabupaten Blora membuat inovasi Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT). Aplikasi berbasis web ini berfungsi untuk melakukan verifikasi, intervensi, monitoring dan evaluasi ATS," jelasnya.
Aplikasi SILAT dibuat oleh tim Teknologi Informasi (TI) Disdik Blora yang mendapatkan pendampingan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
0 Komentar