BERITAMAGELANG.ID - Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di wilayah berhasil turun menjadi 9,9 persen pada tahun 2025, dari 10,83 persen di tahun sebelumnya. Penurunan sebesar 0,93 persen ini dinilai telah memenuhi target pembangunan daerah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang, Kus Haryono, saat menjadi narasumber dalam program talkshow Jamus Gemilang di LPPL Radio Gemilang FM, Kamis (11/12).
"Penurunan ini menyisakan sekitar 132.000 penduduk miskin," jelas Kus Haryono.
Data ini diukur melalui pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) berdasarkan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non-makanan) yang didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dan penurunan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk pergerakan ekonomi dan uang yang beredar.
"Secara umum, target penurunan telah terpenuhi," lanjutnya.
Ia menambahkan, selain mengatasi kemiskinan secara kondisi (keadaan), penting juga untuk mengatasi "mentalitas miskin." Dengan program seperti Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan rasa percaya diri dan akses sosial anak-anak dari keluarga kurang mampu, diharapkan Magelang dapat menghasilkan generasi yang bermental kaya dan mampu memutus siklus kemiskinan keluarga.
"Tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus gotong-royong. Semua stakeholder perusahaan dengan CSR-nya, perguruan tinggi dengan pengabdiannya, media dengan sosialisasinya, hingga Baznas harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan angka penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang", jelas Kus Haryono.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, M. Taufik Hidayat Yahya menegaskan, Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini berfokus pada intervensi yang tepat sasaran.
"Kami di Bappeda punya tugas menerjemahkan visi misi pimpinan daerah, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kami harus memastikan intervensi itu tepat sasaran. Ibaratnya, kami tidak ingin membuang-buang peluru, melainkan menggunakan pola seperti sniper, satu peluru tepat sasaran," ujar Taufik.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Magelang diwajibkan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) yang kemudian diperdalam melalui Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). Data by name by address dan by case ini akan menentukan intervensi, apakah melalui program pemberdayaan atau bantuan sosial bagi yang sudah tidak berdaya (lansia terlantar, disabilitas).
"Tiga strategi utama dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yakni, mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan fokus intervensi spasial pada kantong-kantong kemiskinan," lanjut Taufik.
Sebagai implementasi strategi pengurangan beban, Pemkab Magelang telah meluncurkan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat:
1. Kesehatan Gratis: Seluruh warga ber-KTP Magelang yang belum memiliki jaminan BPJS kini bisa mendapatkan layanan rawat inap kelas 3 secara gratis di empat RSUD Kabupaten Magelang (Muntilan, Merah Putih, Bukit Menoreh, dan Candi Umbul). Warga cukup menunjukkan KTP dan direkomendasikan oleh Pemerintah Desa melalui sistem elektronik. Bagi yang belum memiliki BPJS, akan segera didaftarkan sebagai peserta.
2. Pendidikan Gratis: Pemkab Magelang menyediakan seragam gratis untuk siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP negeri, serta Program Beasiswa Pemuda Berprestasi. Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mencegah masalah stunting yang juga berkorelasi dengan kualitas kecerdasan.
Di sektor pendapatan, program-program yang dijalankan termasuk subsidi pertanian melalui program "Smart Tani", pelatihan kerja dan penciptaan wirausaha baru, serta upaya meningkatkan daya saing UMKM.
"Selain itu, program bantuan sosial seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pengadaan sanitasi aman terus digulirkan," tambah Taufik.
Penanggulangan kemiskinan bersifat multidimensional dan membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya OPD Pemkab Magelang. Pemkab Magelang menargetkan agar kemiskinan ekstrem di wilayahnya dapat mencapai 0 persen.
"Hal ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan Magelang yang lebih makmur dan sejahtera," pungkasnya.
0 Komentar