BERITAMAGELANG.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang mengajak para mitra kerja untuk bersinergi dalam mengawal proses demokrasi. Kegiatan ini menjadi wujud upaya penguatan kelembagaan pemilu.
Kegiatan bertajuk Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja "Bersinergi Kawal Demokrasi" itu digelar di Hotel Atria, Minggu (24/8). Para mitra kerja yang diundang meliputi OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Magelang, DPRD, Polresta, Kejaksaan, Kodim, KPU, serta organisasi masyarakat seperti PCNU, Mafindo, PWI dan organisasi pemuda seperti PMII, GMNI, HMI dan lainnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Shaleh mengatakan untuk menyukseskan pemilu dan pilkada, pihaknya berusaha mengajak seluruh elemen masyarakat secara keseluruhan untuk mengawal pesta demokrasi. Upaya ini dilakukan dengan sosialisasi secara tatap muka, pertemuan daring, media sosial, leaflet dan lainnya.
"Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana menjalin dan merekatkan sinergitas Bawaslu Kabupaten Magelang dengan instansi terkait. Serta menjadi upaya transformasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai institusi kontrol penyelenggaraan pemilu/pemilihan," katanya, di sela kegiatan.
Bawaslu juga telah membentuk Panwas Lillahitangala, Gerakan Berani Melapor, Keluarga Anti Money Politik, Desa Anti Politik Uang (APU) dan Desa Pengawasan. Selain itu juga ada juga Saka Adhyasta untuk pramuka, P2H dan lainnya.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husein mengatakan tahapan Pemilu 2024 di Jawa tengah terlaksana optimal dan sukses.
"Sinergi dan kerja-kerja optimal dari penyelenggara pemilu, stakeholders dan juga masyarakat, menjadi kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Tengah," katanya.
Ia menyebutkan pada Pemilu 2024, Bawaslu Jawa Tengah melakukan metode pencegahan sebanyak 27.763 kali, terdiri dari identifikasi kerawanan, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat antar lembaga dan lainnya. Bawaslu se-Jawa Tengah telah menangani dugaan pelanggaran yang bersumber dari laporan maupun temuan sejumlah 430 kasus. Berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran, 200 kasus terbukti merupakan pelanggaran administrasi, 33 kasus pelanggaran Kode Etik, 7 kasus pelanggaran Pidana Pemilu, dan 31 pelanggaran lainnya.
"Kegiatan hari ini penting untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu dan mitra kerja. Kita ingin memastikan pengawasan partisipatif menjadi budaya politik masyarakat, agar demokrasi di Jawa Tengah semakin matang dan berintegritas," katanya.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti yang menjadi narasumber kegiatan tersebut mengatakan transformasi kelembagaan menjadi upaya terbaik untuk meningkatkan kualitas kelembagaan penyelenggara Pemilu di Indonesia. Perlu upaya-upaya praktis yang dilakukan penyelenggara Pemilu dalam menyampaikan aturan pemilu maupun melakukan penindakannya.
"Bawaslu harus melakukan reformasi kelembagaan. Harus ada lompatan, melakukan pekerjaan ini sekaligus menyiapkan Pemilu 2029. Ibarat mesin perlu kapasitas 5.000 CC, ini perlu penguatan orangnya dan anggarannya," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Tengah tersebut.
Tugas yang perlu dilakukan Bawaslu saat ini adalah melakukan pendidikan pemilih untuk Pemilu 2029. Untuk tugas tersebut, ia berpendapat agar menggunakan SDM yang tidak permanen tetapi temporer sesuai kebutuhan, seperti event organizer. Namun, ia menegaskan tujuannya harus tegas, bukan hanya untuk menghabiskan anggaran.
“Saya di Komisi II akan mendorong Pemerintah supaya persiapan pemilu ini seperti Presiden menyiapkan SDM. Apa yang dilakukan presiden dengan program sekolah rakyat, MBG, sama dengan penyiapan demokrasi, jadi ada lompatan. Jadi setelah 5 tahun, selesai, tidak ada lagi konsolidasi demokrasi, PSU. Harapan kita negara stabil, pertumbuhan ekonomi tercapai," tuturnya.
Ia menjelaskan kinerja lembaga Bawaslu saat ini belum optimal dikaitkan dengan anggaran. Tetapi jika dikaitkan dengan pelaksanaan, tantangan, keruwetan dan kompleksitas pemilih, kinerja Bawaslu sudah melampaui target.
Penguatan kelembagaan Bawaslu, tambahnya, tidak bisa dilakukan sendiri secara internal, tetapi perlu berkolaborasi bersama stakeholders, terutama berkoordinasi dengan kepala daerah.
“Buatlah program-program yang membuat demokrasi kita lebih baik. Soal anggaran, selama itu untuk kemaslahatan bangsa, kita bisa cari solusi," tegasnya.
0 Komentar