BERITAMAGELANG.ID - Keberadaan Candi Borobudur selama ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Melihat potensi ini, pemerintah pusat menetapkan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Magelang Heriyanto mengatakan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktoral Jenderal Cipta Karya, tengah melakukan pengembangan kawasan pemukiman di wilayah Borobudur, yakni berupa akses jalan desa, peningkatan jalan antar Balai Ekonomi Desa (Balkondes), peningkatan saluran drainase dan penerangan jalan umum.
Pengembangan tersebut meliputi lokasi 10 desa, yakni Karanganyar, Majaksingi, Tanjungsari, Tuksongo, Karangrejo, Ngargogondo, Borobudur, Candirejo, Wanurejo dan Ngadiharjo.
"Dengan biaya dan waktu untuk tahun 2017 sebesar Rp. 18.600.000, tahun 2018 Rp. 33.283.656, total Rp. 51.883.656. Sedangkan yang sudah dikerjakan antara lain, Desa Karangrejo, Karanganyar dan Tanjungsari " terangnya saat dikonfirmasi beritamagelang.id melalui telepon, Senin (05/02) pagi.
Tujuannya, lanjut Heriyanto, agar seluruh potensi wisata di wilayah Borobudur bisa terangkat, termasuk Balkondes dan obyek wisata selain Candi Borobudur yang memang sudah kondang sejak dulu.
Pengembangan tersebut juga diikuti dengan pembangunan sistem pengembangan air minum (SPAM), dengan menarget lokasi 12 desa, yakni Karanganyar, Karangrejo, Tanjungsari, Tuksongo, Majaksingi, Ngargogondo, Borobudur, Candirejo, Wanurejo, Ngadiharjo, Wringin Putih dan Kembang Limus.
"Adapun biaya pembangunan SPAM, tahun 2017 Rp. 10.000.000 dan tahun 2018 Rp. 45.000.000, totalnya Rp. 55.000.000," jelasnya.
Heri menerangkan, pihaknya hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan karena hal tersebut merupakan proyek dari pusat.
"Kami terus mengawasi pembangunan tersebut, demi kemajuan Magelang tentunya. Karena pemerintah saat ini serius mengembangkan kawasan Borobudur," tutupnya.
0 Komentar