BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang menegaskan komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari implementasi Program Magelang Berdaya Guna (MBG). Hal itu disampaikan Bupati Magelang Grengseng Pamuji saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG di Ruang Bina Karya Kompleks Setda Kabupaten Magelang, Rabu (22/10).
Dalam sambutannya, Bupati Grengseng Pamuji menyebutkan program MBG bukan sekadar agenda pembagian makanan gratis, tetapi merupakan investasi strategis jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Magelang.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Grengseng menginstruksikan agar pelaksana program memaksimalkan penyerapan bahan pangan lokal dari petani, peternak, dan pelaku UMKM di Kabupaten Magelang. Hal ini, menurutnya, dapat menciptakan efek ganda: meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memperkuat perekonomian lokal.
"Bumdes dan koperasi bisa berperan sebagai penyedia bahan baku. Jika suplai program MBG di Magelang mencapai Rp1 hingga Rp1,5 triliun per tahun, maka perputaran ekonomi lokal akan sangat signifikan," jelasnya.
Grengseng juga menyoroti potensi besar sektor pertanian dan peternakan lokal yang dapat mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut Kabupaten Magelang memiliki beragam komoditas unggulan yang layak dioptimalkan sebagai bahan baku program, mulai dari padi dengan luas panen mencapai 24 hektare per tahun, hingga salak Srumbung yang berpotensi menjadi suplai buah-buahan bagi menu MBG.
Selain itu, wilayah Magelang juga memiliki sentra budidaya melon di area greenhouse, serta produksi susu kambing yang mencapai sekitar 2.000 liter per hari dan dapat diakomodasi untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani. Ke depan, Magelang juga memiliki potensi kuat dalam pengembangan peternakan sapi, serta dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sayuran berkualitas dan lele bersertifikat terbaik.
"Dengan optimalisasi komoditas lokal tersebut, ekosistem pertanian dan peternakan di Kabupaten Magelang akan semakin kokoh sekaligus memberi dampak ekonomi langsung bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM daerah," ungkap Grengseng.
Dirinya juga menegaskan keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan OPD terkait, pemerintah pusat, hingga masyarakat. Ia meminta agar seluruh instansi daerah memberikan dukungan penuh mulai dari pendampingan, fasilitasi, hingga monitoring dan evaluasi.
Sesuai SK Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 63 Tahun 2025, pelibatan masyarakat juga menjadi bagian penting program ini. Rekrutmen relawan SPPG, misalnya, diarahkan untuk melibatkan 30 persen warga dari kelompok masyarakat termiskin (desil 1 dan 2).
Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Magelang, Harsono Budi Waluyo menjelaskan program ini berfokus pada peningkatan status gizi anak-anak, balita, ibu hamil, dan menyusui. Ia menyebut koordinasi dengan 16 kabupaten di wilayah kerja Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan tengah diperkuat.
"Badan Gizi Nasional berkomitmen membangun generasi mendatang yang sehat, cerdas, dan tangguh. MBG adalah bagian dari upaya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas nasional," jelas Harsono.
Menurut data BGN, dengan angka kemiskinan nasional 9,03 persen pada 2024 dan target 4,5 sampai 5 persen di tahun 2029, dibutuhkan pengentasan sekitar 11,3 juta jiwa. Program MBG diharapkan menjadi katalis untuk mencapai target tersebut melalui peningkatan konsumsi pangan bergizi, kesehatan, dan pendidikan.
Sejumlah SPPG di Kabupaten Magelang kini tengah menuntaskan tahapan administratif menuju penerbitan SLHS. Dari 60 SPPG, empat diantaranya sudah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan, sementara 59 SPPG lainnya masih menunggu hasil uji laboratorium sebagai prasyarat. Tiga SPPG yang belum mengikuti bimbingan teknis penjamah makanan akan dijadwalkan pada 27 Oktober 2025.
Wakil Bupati Magelang, Sahid, yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Magelang, menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap mutu dan harga bahan pangan.
"Kami akan terus memantau dapur MBG untuk memastikan kualitas dan menghitung efisiensi biaya. Mari kita jaga mutu dan perhatikan aspek gizi agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Magelang," ujarnya.
Dengan pendekatan kolaboratif dan prinsip akuntabilitas yang kuat, Pemerintah Kabupaten Magelang berharap program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi model nasional dalam membangun SDM unggul dan ekonomi lokal yang berdaya saing.
0 Komentar