BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Kabupaten Magelang menegaskan komitmennya untuk selalu hadir memberikan solusi dan pendampingan bagi aparatur desa yang menghadapi kendala regulasi. Komitmen positif ini mengemuka saat Wakil Bupati Magelang, Sahid, merespon langsung kegelisahan para kepala desa mengenai sinkronisasi aturan dalam acara "Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa" yang berlangsung di Kecamatan Srumbung, Selasa (9/6/2026).
Dalam sesi dialog, Kepala Desa Kemiren, Yusup Herlambang menyampaikan aspirasi terkait tantangan yang dihadapi pemerintah desa akibat adanya aturan yang saling berbenturan antar kementerian dan pemerintah provinsi.
Salah satu contoh nyata yang ia beberkan adalah dilema pemanfaatan lahan produktif (persawahan) untuk pembangunan koperasi atau unit usaha BUMDes, yang merupakan program inisiasi Presiden. Di satu sisi desa diminta bergerak cepat memanfaatkan lahan sisa, namun di sisi lain muncul aturan ketat dari Gubernur Jawa Tengah yang melarang pembangunan di atas lahan produktif demi menjaga ruang terbuka hijau.
"Kami berharap jika ada penindakan, pihak Kepolisian dan Kejaksaan dapat memahami kronologi situasi kami di lapangan dalam memutuskan pembangunan ini, karena tujuannya adalah mendahului program inisiasi Presiden," ujar Yusup.
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Magelang, Sahid, memberikan jawaban menyejukkan yang menjadi angin segar bagi para aparatur desa. Ia mengonfirmasi kondisi tersebut sempat terjadi di lapangan akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas saat program awal berjalan.
Namun, Sahid memastikan Pemkab Magelang tidak tinggal diam dan saat ini tengah menyelesaikan seluruh proses administratifnya agar tidak tersangkut masalah hukum di kemudian hari.
"Bagi bangunan yang sudah terlanjur berdiri, Pemerintah Kabupaten Magelang sudah menjembatani dan mengurusnya agar bisa keluar dari status LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) maupun LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Jadi, insyaa Allah yang sudah dibangun tidak akan ada masalah karena prosesnya sedang berjalan," tegas Sahid secara positif.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar ke depannya aturan baru yang melarang keras pembangunan di atas tanah produktif harus dipatuhi bersama demi menjaga kelestarian lingkungan.
Selain menyelesaikan persoalan lahan, Pemkab Magelang terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan desa agar berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diselaraskan dengan program Sapta Cipta kelima, yaitu "Ngelayani Birokrasine", melalui peluncuran inovasi berupa Klinik Desa.
Klinik Desa dirancang sebagai wadah konsultasi dan pendampingan profesional bagi aparatur desa. Melalui inovasi ini, perangkat desa dapat melakukan konseling mulai dari tahap perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, APBDes), pelaksanaan, penatausahaan dengan aplikasi SISKEUDES, hingga pelaporan pertanggungjawaban.
"Dengan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi didukung pendampingan dari Klinik Desa, kita optimis dana desa dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Sahid.
Acara sosialisasi yang berlangsung interaktif dan penuh solusi ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Srumbung, serta kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD se-Kecamatan Srumbung.
@kominfomagelang Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Waisak, kawasan Candi Ngawen, Muntilan, Kabupaten Magelang, Minggu (31/05/2026), dipenuhi harmoni budaya dan spiritualitas. Sebanyak 25 balon udara berwarna-warni menghiasi langit. Festival ini tidak sekadar tontonan, tetapi juga menjadi ruang pertemuan budaya, spiritualitas, dan pariwisata. Festival ini turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, para duta besar, serta perwakilan Dirjen Bimas Buddha, menunjukkan daya tariknya yang semakin luas.
♬ original sound - kominfomagelang
0 Komentar